Perlu Gerak Cepat Agar Bebas Visa 47 Negara Bisa Jalan

"Dari usul 50 negara, tidak semua kami kabulkan. Tapi nggak usah disebutkan negaranya. Itu yang tidak diberikan negara yang sering ada masalah dalam soal drug, ekspor, dan radikalisme. Kita nggak kasih bebas visa, jadi kriterianya jelas," kata Menteri Rizal saat rapat koordinasi di kantornya, gedung BPPT I, Jakarta Pusat, Selasa (1/9).

Walau begitu, Menteri Rizal tetap meminta agar keamanan intelejen imigrasi ditingkatkan untuk melakukan pengawasan post audit yang ketat. Artinya, turis-turis yang sudah datang harus terus dimonitor.

"Yang bandel-bandel dan potensi ngaco cepat ditangani. Kami minta imigrasi, BIN, dan kepolisian agar bekerjasama dengan lembaga kemanan Internasonal biar kebijakan ini bisa memberikan hasil," sambungnya.

Tak hanya itu, Rizal juga meminta agar pos-pos masuknya turis asing diperkuat dengan sistem hardware dan sofware pada tingkat keamanannya.

"Jadi BIN, polisi, dan imigrasi lembur dikit lah, supaya bulan Oktober bebas visa untuk 47 negara bisa jalan. Kita didik semua bangsa kita berlari cepat supaya kita bisa kejar negara-negara lain," demikian menteri Rizal.

Sebelumnya menteri Rizal mengatakan langkah penambahan bebas visa untuk 47 negara itu akan memberikan efek berkelanjutan. Di antaranya dapat menggenjot jumlah wisatawan yang saat ini hanya 10 juta orang menjadi 20 juta orang pertahun pada 5 tahun mendatang.

Tak hanya itu, mantan kepala Bulog ini juga menegaskan kebijakan penambahan visa akan menaikan jumlah pekerja di sektor pariwisata dari yang sebelumnya 3 juta orang menjadi 7 juta orang.

"Devisanya juga naik dari 10 miliar dolar AS naik jadi 20 miliar dolar AS," beber mantan komisaris utama BNI itu.

Saat ini pemerintah sudah memberikan bebas visa pada 92 negara. Hadir dalam rapat koordinasi hari ini Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Dirjen Imigras Ronni Sompie serta jajaran BIN dan kepolisian. [ian]