Pimpinan DPR Akui Nuansa Batin Buruh Tertekan

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ruslan-tambak-1'>RUSLAN TAMBAK</a>
LAPORAN: RUSLAN TAMBAK
  • Selasa, 01 September 2015, 11:28 WIB
Pimpinan DPR Akui Nuansa Batin Buruh Tertekan
agus hermanto/net
rmol news logo Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menilai demo besar-besaran yang dilakukan massa buruh hari ini adalah bagian dari demokrasi.

"Ini adalah hak dari buruh, yang penting demo terkendali," kata wakil ketua umum Partai Demokrat itu di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (Selasa, 1/9).

Agus menilai, saat ini nuansa kebathinan kaum buruh sedang tertekan dan bergejolak. Banyak buruh yang di-PHK akibat pelemahan perekonomian, ditambah lagi masuknya pekerja asing ke Tanah Air.

"Soal penghasilan, mereka juga tidak dapat me-recovery kehidupan mereka," terangnya.

Sehingga, lanjut Agus, demo ini merupakan hak dari mereka dalam menyuarakan aspirasi.

"Yang penting dikelola dengan baik terhadap jalannya aksi demontrasi ini," tukasnya.

Hari ini (Selasa, 1/9) ribuan massa buruh menggelar aksi damai di 20 provinsi se-Indonesia, di Jakarta dipusatkan di Istana Kepresidenan. Berikut 10 tuntutan massa buruh;

1. Turunkan harga barang pokok (sembako) dan harga BBM.

2. Menolak ancaman PHK terhadap buruh akibat melemahnya nilai rupiah dan perlambatan ekonomi, sehingga perlu ada insentif bagi perusahaan yang terancam PHK.

3. Tolak masuknya tenaga kerja asing (TKA) dan menolak dihapuskannya kewajiban berbahasa Indonesia bagi TKA.

4. Naikkan upah minimal 22 persen pada 2016, untuk menjaga daya beli buruh dikembalikan dengan menaikkan upah. Selain itu, kita juga menolak keras RPP pengupahan yang hanya berbasis inflasi plus dan PDB serta revisi KHL dari 60 item menjadi 84 item.

5. Revisi PP tentang Jaminan Pensiun yaitu manfaat pensiun bagi buruh sama dengan Pegawai Negara Sipil (PNS), bukan Rp 300 ribu/bulan.

6. Perbaikan pelayanan program Jaminan Kesehatan, hapus sistem INA CBGs dan Permenkes no 59 tahun 2014 yang membuat tarif murah,tolak kenaikan  iuran BPJS Kesehatan, tambah dana PBI dari APBN menjadi 30 Triliun, Provider RS/Klinik diluar BPJS bisa digunakkan untuk COB.

7. Bubarkan pengadilan buruh/PPHI dengan merevisi total UU PPHI tahun ini juga.

8. Angkat para pekerja Outsourcing terutama di BUMN, karena BUMN kini menjadi raja oustourcing. Serta Permasalahan guru honor, yang tidak mempunyai hubungan yang jelas yang upahnya hanya sekitar 100 ribuan hingga 300 ribuan.

9. Penjarakan Presiden Direktur  PT. Mandom Indonesia Tbk, karena telah lalai sehingga menyebabkan meninggalnya 27 orang  dan 31 lainnya terancam PHK. Selain itu, Kriminalisasi terhadap aktivis buruh juga kerap terjadi,  dimana banyak aktivis buruh yang dipenjarakan, satu sisi ketika perusahaan salah, dari pihak kepolisian lambat sekali menindaknya. Dan copot Menaker dari jabatannya karena tidak berbuat apapun dalam setiap kasus yang melibatkan buruh.

10. Hapuskan perbudakan modern dengan mengesakan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT). [ian]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA