Alasannya, penambahan, pengurangan, atau penggabungan suatu departemen berpengaruh besar terhadap agresivitas kabinet dalam menjalankan program-program yang dicanangkan oleh presiden.
Demikian disampaikan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay, dalam pernyataan pers (Sabtu, 30/8).
Selain itu, menurut Saleh perubahan susunan kabinet secara tidak langsung akan memakan biaya yang tidak sedikit. Misalnya, jika kementerian pendidikan nasional dipecah menjadi dua. Katakanlah kementerian pendidikan dasar menengah dan kementerian pendidikan tinggi. Sebelum bekerja, kedua kementerian tersebut perlu mereposisi dan memutasi sejumlah pejabat dan para PNS di lingkungan masing-masing.
Selain itu, mereka juga membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Bisa jadi, mereka baru bisa bekerja secara efektif setelah 4-6 bulan. Hal ini tidak efektif untuk melakukan percepatan pelaksanaan program pembangunan yang ada.
Selain itu, pengurangan, penambahan, atau penggabungan departemen bisa jadi menimbulkan inefisiensi di dalam penggunaan anggaran. Contoh paling sederhana saja kalau Kementerian Pendidikan dibagi dua, maka secara otomatis perlu mencetak kop surat, stempel, dan amplop masing-masing kantor. Kalau itu dilakukan tingkat pusat saja, tidak jadi persoalan.
"Jadi masalah kalau semua kantor yang ada di bawahnya melakukan hal yang sama. Berapa anggaran yang dihabiskan untuk itu? Kalau itu terjadi pada 10-12 kementerian, saya kira anggarannya sangat besar. Belum lagi anggaran-anggaran lain yang mengikutinya," " ucap Saleh.
[ald]
Komposisi kabinet yang ada saat ini sebaiknya tidak dirombak oleh presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla. 
