Perlu Pendekatan Persuasif untuk Penanganan Keamanan di Papua

Di samping, tindak lanjut proses hukum yang maksimal dan tanpa pandang bulu pun tetap harus dilakukan agar tidak memicu berbagai peristiwa kekerasan lagi di Tanah Cendrawasih.

“Masyarakat yang majemuk dan plural dengan kondisi sosial, politik dan keamanan di Papua yang cenderung tidak stabil, seringkali memicu kejadian-kejadian destruktif. Dengan mudah emosi publik tersulut hanya karena isu-isu yang tidak dikelola dengan baik,” kata anggota DPD RI, Yorrys Raweyai dalam keterangannya, Kamis (9/3).

“Intinya, kita berharap kekerasan demi kekerasan di Papua dapat diselesaikan dengan solusi-solusi yang komprehensif. Bukan sekedar reaksi-reaksi parsial yang justru tidak akan menyelesaikan masalah yang sesungguhnya,” sambungnya.

Oleh karena itu, menurut Yorrys, pengungkapan akar masalah penyebab kekerasan yang belakangan terjadi di Wamena dan Nduga merupakan fokus utama. Hal itu ditujukan agar kejadian-kejadian serupa tidak berulang serta mampu menciptakan rasa aman bagi masyarakat secara keseluruhan.

Aparat keamanan, kata Yorrys, harus menjadi bagian dari penciptaan rasa aman tersebut. Bukan sebaliknya, menjadi pihak yang justru menghadirkan rasa takut akibat respons yang berlebihan.

“Tatanan kehidupan yang aman dan damai di Papua hanya dapat tercipta dengan dukungan semua pihak, termasuk aparat keamanan yang memang bertugas menciptakan rasa aman,” kata Yorrys.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat merinci lebih jauh jumlah kerugian yang diakibatkan peristiwa tersebut. Termasuk mempertimbangkan untuk memfasilitasi pergantian kerugian yang dialami oleh masyarakat yang terdampak.

Dengan demikian, masyarakat akan merasakan kehadiran pemerintah melalui aparat keamanan sebagai pengayom dan pelindung mereka.  

Atas dasar itu, Yorrys menyebut tindakan reaktif dan berlebihan aparat keamanan hanya akan menambah persepsi buruk di mata internasional.

“Jangan sampai tujuan untuk “membasmi” kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egianus Kogoya justru berdampak kontraproduktif dengan mengorbankan warga sipil,” tandas Ketua Komite II DPD RI itu.