Ketua PPAD, Jenderal (Purn) Kiki Syahnakri mengatakan, nantinya kajian ini akan dirumuskan menjadi satu bahan rekomendasi untuk diajukan kepada pemerintah.
"Untuk itu akan kami rumuskan sebaik-baikya, nanti pada saatnya mungkin kami meminta waktu pada pemerintah kepada Pak Jokowi dalam hal ini," kata Kiki di kantor Pusat PPAD, Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur.
Menurut Kiki, pemerintah China dengan politik luar negerinya yang dinamakan One Belt One Road (OBOR) juga kebijakan dwi kewarganegaraan mereka pasti akan berdampak terhadap Indonesia.
"Maka harus dibangun kewaspadaan itu," ujarnya.
Kiki memaparkan, di negara Timor Leste saat ini terdapat 40 ribu warga pendatang China yang tadinya bekerja sebagai buruh kasar membangun infrasuktur namun tidak kembali ke negara asal mereka. Orang China itu, masih kata Kiki lalu menikah dengan warga setempat, bahkan dua orang di antaranya sudah ada yang menjadi kepala desa.
"Di kita juga banyak ditemukan pendatang-pendatang China ilegal. Di Bogor, Tangerang dan tempat-tempat lain. Inikan kerawanan buat kita," sebutnya.
Didasari itulah ia mengingatkan pemerintah jangan menganggap remeh peringatan-peringatan yang diberikan oleh PPAD ini.
[wid]
BERITA TERKAIT: