Koordinator Bidang Energi dan Sarana Prasarana Perikanan DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Siswaryudi Heru menyampaikan, penundaan pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang itu sampai akhir tahun 2017 ini perlu diapresiasi sebagai upaya Presiden Jokowi untuk segera merealisasikan program pro nelayan.
"Terimakasih karena Pak Presiden menunda pelatangan itu. Selanjutnya pemerintah semoga memberikan solusi yang pro nelayan atad berbagai persoalan yang masih dihadapi nelayan kita," ujar Siswaryudi kepada redaksi, Kamis (4/5).
Menurut Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Pengurus Pusat Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) ini, lingkaran pemerintah selama ini memang sudah menetapkan program-program peo nelayan. "Dan itu harus dieksekusi dalam realisasi," jelasnya.
Ke depan, komunikasi antara nelayan Indonesia dengan pemerintah harusnya lebih mesra agar program-program besar untuk Kelautan dan Perikanan yang langsung berkaitan dengan nelayan bisa terwujud dalam sinergisitas yang sehat.
"Selama ini jalur komunikasi nelayan lewat Jubir Presiden Pak Johan Budi Sapto Prabowo dan Kepala Staf Kantor Kepresidenan Bapak Teten Masduki cukup efektif menyambungrasa nelayan dengan pemerintah. Ini perlu dipertahankan," ujarnya.
Siswaryudi menjelaskan, komunikasi yang baik antara nelayan dengan pemerintah akan mampu mewujudkan program nelayan yang nyata. "Jadi, aspirasi nelayan pun bisa secara ril terserap oleh pemerintah," ujarnya.
Kemarin, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menegaskan, penggunaan alat tangkap cantrang oleh para nelayan di Jawa Tengah akan diperpanjang hingga akhir 2017.
"Tadi saya menghadap Pak Presiden karena dari hari Ahad saya sudah mohon waktu dan arahan tadi pak Presiden, kita perpanjang cantrang itu sampai akhir 2017," kata Susi di Kompleks Istana Kepresidenan.
Kelonggaran penggunaan cantrang hingga akhir 2017 tersebut terutama diperuntukkan bagi nelayan di wilayah Jawa Tengah. "Dan itu terutama untuk wilayah Jateng saja," ujarnya.
[sam]
BERITA TERKAIT: