Hal itu diungkapkan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri di sela-sela Rakernas Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) 2017 di Padepokan Pencak Silat, Jakarta Timur, Rabu (22/3).
Kiki menegaskan, temuan adanya eks PKI dalam posisi strategis dan kabinet tersebut diantarnya adalah soal adanya desakan PKI yang menuntut pemerintah meminta maaf atas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Termasuk mendesak agar perlakuan terhadap PKI di masa lalu harus dibawa ke peradilan HAM.
Akibatnya, Komnas HAM pun sempat mendatangi pengurus PPAD beberapa waktu lalu. Khususnya, terkait dugaan pelanggaran HAM yang dimaksud tersebut.
"Kita sudah jelaskan, Purnawirawan ingin selesaikan masalah ini supaya tidak menjadi beban anak cucu di masa depan," tegas Kiki
Menurut pihaknya, biarkan rekonsiliasi terkait PKI berjalan secara alamiah. Saat ini, rekonliasi yang ada, sudah berjalan dan tinggal dilanjutkan. Contohnya, urai Kiki, sebelumnya eks PKI diberikan kode huruf "ET" di ujung nomor induk dalam KTP-nya. Namun saat ini, kode huruf itu sudah dihapus. Begitu juga dengan hak politik dan sipil PKI yang sudah dibuka kembali.
"Ada eks PKI yang menjadi anggota DPD-RI, pejabat, dan lainnya. Kita juga tidak permasalahkan,"tegas Kiki.
Untuk diketahui, Rakernas PPAD selama dua hari, 22-23 Maret 2017 itu, dibuka langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono. Ikut hadir di acara hari pertama, mantan Menteri Koordinator Ekonomi Kwik Kian Gie, eks Kepala Bin Letjen (Purn) Marciano Norman, dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Jaswandi. Serta pejabat TNI lainnya dan puluhan peserta Rakernas dari kalangan purnawirawan seluruh Indonesia.
[san]
Keberadaan antek-antek atau eks anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpotensi mempengaruhi laju pemerintahan. 
BERITA TERKAIT: