Wakil Direktur Imparsial, Gufron Mabruri menegaskan, langkah tersebut tidak tepat.
Bukan tanpa sebab, menurut dia, upaya mendorong dan menopang kebijakan pemerintah untuk program swasembada beras petani di pedesaan itu dilakukan oleh kementerian-kementerian yang tepat, karena mereka yang berwenang melakukan itu dan ahli dalam bidang tersebut.
"Saya kira ada satu persepsi yang keliru dalam menafsirkan mendorong pemerintah dalam upaya swasembada beras itu," ujarnya.
Sehingga, kata Gufron, persepsi yang keliru ini bisa dilihat dari bagaimana ditafsirkan oleh Panglima TNI dengan berencana membentuk sentra pelayanan pertanian padi terpadu (SP3T). Tentu, itu dikhawatirkan menimbulkan persoalan baru dan mengurangi tingkat profesionalisme TNI.
"Terutama TNI tidak dibekali keahlian soal isu-isu pertanian tapi juga dikhatirkan ini akan menimbulkan persoalan lain," jelas dia.
Gufron mendorong kementerian-kementerian yang terkait dengan isu pangan untuk mengatasi pelayanan pertanian padi tersebut.
"TNI tugasnya hanya untuk mengatasi ancaman eksternal dari luar, bukan ngurusin soal sawah," tandasnya.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, pada 2017 TNI akan membentuk Sentra Pelayanan Petani Padi Terpadu (SP3T) untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait swasembada pangan.
"Ini solusi untuk petani karena kami sendiri hampir frustrasi. Petani sering ditipu tengkulak, hasil panen dibeli dengan harga rendah," kata Gatot dalam suatu kesempatan.
[sam]
BERITA TERKAIT: