Hal itu seperti diutarakan anggota Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (18/7).
Menurutnya, dia mengetahui hal itu setelah melalui perbicangan dengan Menteri Luar Negeri, Retno L.P Marsudi. Karena itu, menurut politisi Partai Golkar ini pemerintah Indonesia harus menempuh jalur strategis yang sekaligus akan menimbulkan dampak gentar bagi para pemberontak asal Filiphina Selatan itu.
"Jika tidak kita hanya jadi sapi perah. Dibebaskan kemudian sandera lagi," terangnya.
Tantowi mengingatkan bahwa dalam upaya pembebasan WNI yang disandera, hubungan baik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Filiphina tidak boleh terganggu.
"Hukum mereka (Filiphina) harus dijunjung tinggi. Tapi penyelematan nelayan harus jadi prioritas. Ini persoalan yang pelik," tambahnya.
Terlebih, tambah dia sesuai undang-undang keamanan Filiphina pasukan Indonesia tidak diperbolehkan masuk ke wilayah mereka untuk melakukan penyerangan terhadap Abu Sayyaf di wilayah teritorial Filiphina dan membebaskan WNI.
Tantowi kemudian menyarankan pemerintah untuk segera mengefektifkan dan berlakukan kerjasama tiga negara (Indonesia, Filiphina, dan Indonesia) untuk menjaga perairan dan mengawal kapal yang melintas di daerah rawan perompak Abu Sayyaf.
[sam]
Posisi Indonesia tidak mudah dalam melakukan pembebasan warga negara Indonesia (WNI) yang disandera oleh perompak asal Filiphina, Abu Sayyaf. 
.jpg)
