Charles Honoris: ASEAN Harus Sama Pandangan Tekan Tiongkok

"Putusan tersebut akhirnya memberikan kepastian hukum mengenai batas wilayah teritorial laut negara-negara di kawasan LCS," kata Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, kepada wartawan (Kamis, 14/7).

Menurutnya, Mahkamah sudah dengan jeli mengeluarkan putusan berdasarkan hukum laut internasional dan perjanjian UNCLOS yang sudah diratifikasi oleh negara-negara di kawasan termasuk Tiongkok dan Filipina.

Selain itu, bagi Indonesia putusan tersebut juga memperkuat klaim Indonesia atas perairan Natuna dan Zona Eksklusif Ekonomi Indonesia yang berkali-kali dilanggar oleh kapal-kapal nelayan Tiongkok yang tertangkap melakukan illegal fishing.

"Klaim imajiner Tiongkok mengenai nine-dash line (9 garis putus) akhirnya dipatahkan oleh putusan tersebut," sebut Charles.

Ia meminta Pemerintah Indonesia mendorong ASEAN memiliki kesamaan pandangan dan sikap mengenai batas wilayah laut di kawasan untuk menghadapi klaim Tiongkok. Misalnya, dengan memprakarsai sebuah joint statement dari negara-negara ASEAN yang memberikan pengakuan atas putusan tersebut.

Kesamaan sikap antara negara-negara ASEAN mengenai hal ini akan memberi tekanan terhadap Tiongkok untuk mematuhi putusan Mahkamah.

"Bagi Tiongkok, ASEAN adalah salah satu mitra dagang yang sangat strategis. Kalau ASEAN dapat bersatu, Tiongkok akan berpikir dua kali sebelum mengambil tindakan yang dapat meningkatkan eskalasi ketegangan di kawasan," lanjutnya. [ald]