Bangun Pangkalan Militer, Satu Dari Empat Langkah Strategis Bangun Natuna

Rizal membawa empat Deputinya dalam rapat bersama jajaran KKP untuk mengkonkretkan pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia itu.

"(Natuna) potensinya besar. Dengan langkah-langkah yang kita rumuskan, kita berharap integritas kedaulatan negara Republik Indonesia di kawasan Natuna semakin kuat," ujar Rizal di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (13/7).

Wilayah Perairan Natuna telah diakui United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) sebagai bagian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Karena itu pemerintah ingin membangun program yang konkret agar integritas dan kedaulatan wilayah Indonesia semakin kuat.

Pemerintah menyiapkan langkah empat langkah strategis. Satu, pemerintah mendorong pengembangan industri perikanan di Kepulauan Natuna. Lalu, mengembangkan wisata di sekitarnya, terutama di Pulau Anambas.

Ketiga, mengembangkan sektor minyak dan gas. Terakhir, membangun pangkalan militer untuk pertahanan dan keamanan di Kepulauan Natuna.

"Kami akan mendorong pengembangan industri perikanan di Kepulauan Natuna. Kedua kita ingin mengembangkan turisme. Kenapa, karena pantai  di Anambas itu indah sekali. Ketiga, wilayah Natuna itu kaya akan oil dan gas. Keempat, TNI akan memperkuat pertahanan di wilayah Natuna," jelas Rizal.

Rizal menekankan, pemerintah tidak ingin mengulang kesalahan rezim yang lama, di mana kapal-kapal pencuri ikan bebas masuk di Kepulauan Natuna. Apalagi perairan Natuna adalah perairan yang "gemuk", mengandung ikan yang melimpah. Pemerintah akan memindahkan 400 kapal tradisional di atas kapasitas 30 ton untuk bisa menangkap ikan lebih banyak di Kepulauan Natuna.

"Kami tidak ingin kembali ke rezim yang lama, di mana kapal pencuri ikan yang masuk. Kita tidak ingin kembali ke model yang lama. Kita ingin meningkatkan kapasitas nelayan nasional kita supaya mereka bisa menangkap ikan lebih banyak. Kami akan memindahkan sekitar 400 kapal ikan tradisional yang di atas 30 ton," jelas Rizal. [ald]