Pemasangan Chip Pada Predator Seksual Dipertanyakan

Meski diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) kekerasan seksual, namun rencana tersebut berpotensi menjadi pemicu persoalan lain.

"Bagaimana jika yang dilakukan adalah kejahatan non-seksual? Misalnya, copet. Apakah pemantauan terhadap predator juga akan mencakup kejahatan semacam itu?" tanya Reza, Sabtu (11/6).

Kemudian, Reza juga mempertanyakan, bagaimana jika predator melakukan kejahatan seks tanpa kontak fisik. Dalam hal ini, menjual majalah porno.

"Apakah chip juga dipakai untuk memantau dan mempersoalkan aksi seperti itu?" lanjut psikolog forensik kriminal tersebut.

Selain itu, saat terjadi suatu kasus, Reaza juga mempertanyakan kemampuan chip tersebut mengirimkan sinyal otomatis agar terintegrasi ke pihak berwajib.

"Bagaimana jika korban tidak melapor? Walau kejahatan seks bukan delik aduan, tapi tidak mungkin chip mengirim sinyal bahaya secara otomatis," ungkap dia.

Lalu, kemungkinan terburuk lainnya kata Reza, bagaimana jika korban keluar dari domisilinya.

"Seberapa jauh radar petugas berwajib bisa menangkap sinyal chip?" tandasnya.

Seperti diketahui, Presiden RI Joko Widodo melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan ada dua jenis hukuman di dalam Perppu kekerasa seksual. Yakni, hukuman pokok dan hukuman tambahan.

Hukuman pokok, menurutnya, berwujud penambahan masa maksimal hukuman penjara selama 20 tahun. Saat ini, dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hukuman maksimal bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan penjara selama 15 tahun.

Setelah hukuman pokok, terdapat hukuman tambahan berupa kebiri, pemasangan chip, dan publikasi identitas pelaku selama dua tahun.

Pemasangam chip sendiri, rencananya bertujuan sebagai alat bantu monitor pada tubuh predator seksual.

Sehingga selain monitoring aksi predator pelaku seksual, chips tersebut juga berfungsi meminimalisir agar predator tidak mengulangi aksi serupa. [sam]