Penurunan Standar Nilai Calon Polisi Merusak Kualitas

"Kami sangat menyayangkan kebijakan Polri ini. Kapan polisi mau berubah, kapan Polri akan berkualitas dan profesional, jika kader-kader kepolisian yang dijaring standarnya rendah," kata Neta dalam keterangan persnya kepada redaksi (Minggu, 25/5)

Seperti diketahui, pada 2014 ini Polri menurunkan standar nilai untuk masuk polisi. Untuk Akpol dari 7,25 menjadi 6,5. Untuk bintara, dari 6,5 menjadi 6 atau di bawah rata-rata standar nasional, yakni 6,12. Sementara untuk Papua, Maluku, dan NTT standar nilai masuk bintara polisi hanya 5,8. Untuk masuk Polwan standar tinggi badan juga diturunkan dari 1,6 meter menjadi 1,5 meter.

Penurunan nilai ini dikhawatirkan sebagai kesengajaan untuk menjaring anak pejabat agar bisa lolos masuk Akpol. Sebab beberapa waktu lalu Polri juga pernah menurunkan standar tinggi badan untuk masuk Akpol, sehingga sejumlah anak pejabat bisa lolos masuk Akpol.

Menurut Neta, kekhawatiran tersebut beralasan karena bisa menghambat Polri yang berkualitas dan profesional karena kader-kader kepolisian dibesarkan dengan cara-cara yang tidak benar serta penuh rekayasa. Untuk itu, desaknya, Polri harus mencabut kebijakan menurunkan standar nilai masuk polisi tsb.

Neta menyatakan alasan elit-elit Polri soal penurunan standar nilai masuk Akpol tidak bisa diterima. Polri menyatakan penurunan standar nilai masuk Akpol dilakukan karena pemerintah juga menurunkan standar hasil Ujian Nasional dari 6,35 menjadi 6,12 dengan standar tertinggi 9,7. Sehingga jika standar nilai tetap dipertahankan 7,25, elit Polri khawatir hanya sedikit lulusan SLTA yang berminat mendaftar ke Akpol.

"Alasan ini sangat aneh dan sangat tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dari pantauan IPW, minat masuk Akpol sangat tinggi dari tahun ke tahun, walau standar nilainya 7,25. Di Jakarta misalnya, walau kuota masuk Akpol hanya 30 orang, yang mendaftar bisa menjadi 300 hingga 400 orang. Angka yang lebih besar terlihat dalam pendaftaran bintara," demikian Neta.[dem]