Penting Dialog dan Transparansi dalam Pengelolaan Pulau Panjang Besar

Dalam unggahannya, akun tersebut menyebut adanya pertarungan antar proksi dua kelompok politik yang disimbolkan sebagai “Gajah” dan “Garuda”. Namun, klaim tersebut belum terverifikasi secara independen dan memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

Unggahan tersebut menelusuri penjajakan kerja sama yang disebut berlangsung sejak 2023, ketika Bupati Administrasi Kepulauan Seribu saat itu, Junaedi, melakukan kunjungan ke Kantor Perwakilan Republik Seychelles.

Pada 5 September 2023, Duta Besar Seychelles untuk ASEAN, Nico Barito dikabarkan melakukan kunjungan lapangan bersama jajaran pemerintah daerah. Kegiatan itu dilanjutkan dengan rapat koordinasi pada 3 Oktober 2023.

Dalam pemberitaan terkait kunjungan tersebut, Nico menyoroti potensi pariwisata Kepulauan Seribu.

“Seychelles adalah negara kepulauan yang ada di Lautan Hindia, sebagai negara yang memiliki pulau, jadi kita sama-sama berbagi pengalaman. Yang berbeda kita Negara, sementara Kepulauan Seribu masih Kabupaten bagian dari Pemprov DKI,” kata Nico.

Ia juga menyampaikan harapannya terhadap pengembangan pariwisata di Kepulauan Seribu.

“Saya takjub, di DKI masih banyak mangrove. Saya kira hanya pembangunan saja. Saya sangat mendambakan Kepulauan Seribu ada pulau wisata seperti di pulau kami, saya yakin pendapatan daerah juga akan meningkat,” kata Nico.

Unggahan itu selanjutnya mengaitkan penjajakan tersebut dengan PT RNJ dan menyebut adanya ketertarikan investasi dari Dirgayuza Setiawan, yang disebut sebagai Asisten Khusus Presiden. Informasi mengenai status kerja sama dan proses pengelolaan pulau masih memerlukan verifikasi resmi.

DPRD: Investasi Harus Berpihak kepada Masyarakat

Menanggapi wacana pengembangan Pulau Panjang Besar, Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta sekaligus anggota Komisi B, Jupiter menegaskan bahwa investasi harus mengutamakan kepentingan masyarakat.

“Saya tidak menutup pintu terhadap investasi swasta. Investasi dapat menjadi peluang untuk meningkatkan perekonomian daerah, membuka lapangan pekerjaan, mengembangkan pariwisata, serta meningkatkan pendapatan daerah. Namun, investasi tidak boleh hanya menguntungkan pihak tertentu. Harus ada manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat setempat,”  kata Jupiter, dikutip Kamis 29 Oktober 2026.

Jupiter menilai pemerintah perlu menjelaskan status aset, skema kerja sama, jangka waktu pemanfaatan, perizinan, serta rencana pembangunan.

Jupiter juga mendorong Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu membuka informasi secara transparan kepada publik.

“Jangan sampai pengembangan pulau justru merusak ekosistem laut, mengganggu ruang hidup nelayan, atau membatasi akses masyarakat terhadap wilayah pesisir dan laut,” kata Jupiter.

Kepastian Hukum Jadi Kunci

Polemik Pulau Panjang Besar menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah. Pemerintah perlu memberikan penjelasan berdasarkan dokumen resmi agar spekulasi tidak berkembang menjadi kesimpulan yang merugikan pihak tertentu.

Pada akhirnya, pengembangan Pulau Panjang Besar harus mengedepankan kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan manfaat nyata bagi masyarakat Kepulauan Seribu. Dialog terbuka dan klarifikasi seluruh pihak menjadi langkah penting untuk memastikan pulau tersebut berkembang demi kepentingan bersama.