Langkah ini dinilai strategis dalam mempercepat standarisasi klinik, laboratorium gizi, serta unit penyedia pangan sehat guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang digalakkan.
Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, dalam rangka Kunjungan Kerja ke Kota Makassar untuk meninjau kesiapan infrastruktur pendukung penguatan gizi masyarakat.
Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar, inovasi seperti aplikasi SOLATA’ BOSS dan penggunaan AI Chatbot telah memangkas birokrasi perizinan mandiri (non-OSS).
Hal ini memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di bidang kesehatan dan pemenuhan gizi untuk beroperasi sesuai standar kualitas yang ditetapkan pemerintah.
Hida menyatakan bahwa integritas sistem perizinan di daerah merupakan kunci utama dalam menjamin keamanan pangan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat.
"Kami sangat mengapresiasi transparansi perizinan melalui sistem digital yang diterapkan di Makassar. Kepastian izin yang bebas dari praktik pungli sangat krusial bagi mitra kami di daerah agar mereka dapat fokus sepenuhnya pada standarisasi gizi tanpa terhambat kendala administratif yang berbelit," ujar Hida dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis malam, 2 April 2026.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kemudahan akses izin operasional bagi tenaga kesehatan dan laboratorium gizi akan berdampak langsung pada keberhasilan pemantauan status gizi masyarakat secara akurat.
"Digitalisasi perizinan yang akuntabel di Makassar menjadi role model bagi daerah lain. Dengan sistem yang bersih dan cepat, ketersediaan fasilitas kesehatan serta laboratorium gizi yang terstandarisasi dapat terakselerasi demi memastikan setiap anak dan keluarga mendapatkan akses pangan serta layanan kesehatan berkualitas," jelasnya.
Keberadaan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang modern di Makassar City Gallery (MGC) juga memfasilitasi integrasi layanan yang mendukung ekosistem investasi di sektor-sektor strategis pendukung ketahanan pangan dan gizi nasional.
Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan apresiasi terhadap langkah progresif Pemerintah Kota Makassar dalam digitalisasi sistem perizinan investasi, khususnya di sektor kesehatan dan jasa boga. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: