43 Dapur MBG di Kota Bekasi Belum Miliki Sertifikasi SLHS

"Kota Bekasi punya 43 SPPG tetapi dari 43 SPPG belum semuanya punya SLHS. 5 SPPG tengah on progres," kata Kepala Dinkes Kota Bekasi, Satia Sriwijayanti Anggraini, Rabu, 1 Oktober 2025.

Oleh karena itu, Pemkot Bekasi mendorong dapur MBG ini segera melakukan percepatan SLHS. Pengurusan SLHS yang sebelumnya hanya dilakukan di Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kini bisa ditangani di Dinas Kesehatan.

"Dinkes tetap akan memperhatikan prosedur dan prasyarat wajib bagi KSPPG, di antaranya adalah pelatihan jaminan keamanan makanan. Jadi setiap penjamah makanan, artinya orang yang melakukan kegiatan di SPPG, termasuk ahli gizinya harus memiliki sertifikasi jaminan keamanan," sambungnya.

Pihaknya juga mendorong para SPPG melalui zoom meeting agar segera berlatih supaya sertifikasi layak higienis sanitasinya bisa dikeluarkan.

"Kembali kepada kecepatan pengelola dalam melengkapi persyaratannya. Dinkes mendorong penuh upaya percepatan karena sertifikat merupakan legalitas atas pengelolaan kegiatannya, selama memenuhi pasti kita berikan," imbuhnya.

Sembari menunggu penerbitan sertifikat tersebut, pihaknya menyebut masih menunggu ketentuan lanjutan dari pusat perihal regulasi dari pemerintah pusat.

Meski demikian, ia memastikan seluruh SPPG di Kota Bekasi sudah memenuhi syarat dan ketentuan dalam SLHS meski belum memiliki sertifikat.

"Mereka telah menerapkan sanitasi dan higienis yang baik dalam prosesnya. Walaupun belum memiliki sertifikasi mereka telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan itu," pungkasnya.

*Kontributor Wilayah Bekasi