Perlu Dilakukan Optimalisasi Bank Sampah hingga Ada Insentif untuk Kader

Begitu dikatakan Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nabilah Aboebakar Alhabsyi. Menurutnya, salah satu penyebab utama warga enggan terlibat adalah tidak adanya insentif atau dukungan operasional bagi para kader bank sampah yang bertugas mengelola dan menggerakkan kegiatan tersebut.

“Banyak RW belum punya kader bank sampah karena tidak ada dukungan operasional. Padahal kalau diberikan insentif, mereka bisa lebih semangat menjalankan,” ujar Nabilah kepada wartawan, Jumat 18 Juli 2025.

Nabila juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat tentang pemilahan sampah dari sumbernya, yang harus dibarengi dengan penyediaan fasilitas seperti tempat pemilah, gerobak, dan alat pemroses sampah.

“Bank sampah bisa aktif kembali kalau fasilitas dan edukasi jalan bersama. Kalau sudah berjalan baik, baru bisa diberlakukan sanksi bagi yang tidak patuh,” tambahnya.

Politisi PKS itu berharap Dinas Lingkungan Hidup Jakarta lebih serius menjadikan program bank sampah sebagai bagian dari solusi jangka panjang penanganan sampah, sekaligus peluang pemberdayaan ekonomi warga.

Sebagai tambahan, Nabilah juga memberikan masukan agar DLH tidak hanya menyiapkan operasional, tetapi juga menggelar pelatihan-pelatihan teknis bagi kader bank sampah serta memastikan fasilitas pendukung tersedia secara merata di setiap RW. 

"Ini bukan hanya soal kebersihan, tapi juga mengurangi beban pembiayaan daerah untuk TPA Bantar Gebang dan RDF Rorotan," pungkasnya.