Jangan Ada Lagi Cerita Prostitusi di IKN

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai fenomena ini mencerminkan betapa sulitnya masyarakat mencari pekerjaan layak di tengah tekanan ekonomi yang makin menghimpit.

Keberadaan praktik asusila di kawasan sekitar IKN dinilai dapat mencoreng citra Ibu Kota baru yang sedang dibangun sebagai simbol kemajuan dan pemerataan pembangunan nasional.

"Otoritas IKN bersama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara harus segera mengambil tindakan tegas. Jangan sampai semangat membangun infrastruktur dan pemindahan ASN ke IKN ternodai oleh praktik-praktik semacam ini," ujar Adi seperti dikutip redaksi melalui kanal YouTube miliknya, Kamis, 10 Juli 2025.

Menurutnya, IKN sejak awal dibangun sebagai wujud harapan untuk menghadirkan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas yang bertentangan dengan nilai moral dan hukum harus ditertibkan.

"Hal-hal yang sifatnya negatif, hal-hal yang sifatnya krusial terkait praktik prostitusi di sekitar IKN harus diselesaikan. Jangan lagi ada cerita bahwa di kemudian hari praktik semacam ini terulang," tegasnya.

Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara menggelar operasi penertiban sepanjang 2025, di seluruh wilayah kecamatan, termasuk di Kecamatan Sepaku, yang masuk wilayah IKN.


Dalam tiga kali operasi penertiban terakhir, khusus di wilayah Kecamatan Sepaku terjaring 64 perempuan diduga  pelaku praktik prostitusi.

Berdasarkan keterangan Satpol PP, para PSK menyewa kamar penginapan dengan tarif Rp 300 ribu per malam. Mereka berasal dari berbagai daerah, seperti Samarinda, Balikpapan, Bandung, Makassar, dan Yogyakarta.