Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (DJPRL-KKP) Kusdiantoro menyatakan perencanaan ruang laut menjadi cara praktis dalam mengatur penggunaan wilayah laut secara spasial.
“Hal itu guna meminimalisir konflik pemanfaatan ruang di laut, menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dan ekologi serta sebagai instrumen penting untuk mendorong pembangunan di wilayah pesisir dan laut. Selain itu, perencanaan ruang laut merupakan salah satu program kebijakan ekonomi biru KKP pada pilar pengelolaan dan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” jelas Kusdiantoro dalam keterangannya, Kamis (7/3).
Penyusunan masterplan Teluk Balikpapan melibatkan pemangku kepentingan terkait serta dukungan dari akademisi.
Di antaranya pakar dari FISO Xiamen University yang telah memiliki pengalaman dan pembelajaran lebih dari 30 tahun dalam mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan dan terintegrasi di Kota Xiamen RRT.
“Observasi ini diharapkan dapat memperoleh informasi awal tentang wilayah perencanaan, rencana kegiatan dan tahapan penyusunan masterplan Teluk Balikpapan dalam kerangka kerja sama Joint Marine Spatial Planning Project. Karenanya, sangat diperlukan komitmen dan keterlibatan pemangku kepentingan terkait untuk mendukung pemanfaatan ruang Teluk Balikpapan secara berkelanjutan,” jelas Kusdiantoro.
Sebagai informasi, rangkaian kunjungan kerja observasi di Teluk Balikpapan yang dilakukan pada akhir Februari hingga awal Maret 2024 merupakan tindak lanjut Memorandum of Agreement on Advancing the Blue Economy Development Through Marine Spatial Planning antara Ditjen PKRL dan China Oceanic Development Foundation of People’s Republik of China yang telah ditandatangani pada Desember 2023 lalu di Xiamen, Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Neny Dwi Winahyu menjelaskan posisi strategis Teluk Balikpapan yang berada di ALKI 2 dan sebagai pintu gerbang utama memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan terintegrasi di IKN.
Senada dengan Kusdiantoro, Dwi juga berharap diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait dapat menghasilkan roadmap joint marine spatial planning yang terintegrasi dan berkelanjutan, dan menciptakan sinergi dan kolaborasi antar para pemangku kepentingan di Teluk Balikpapan yang mendukung pembangunan kawasan strategis nasional IKN dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Sasamba.
Pada kesempatan yang sama, Prof Xue dari FISO Xiamen University menyebutkan bahwa FISO sangat menyambut baik implementasi kerjasama di bidang perencanaan ruang laut yang telah ditandatangani antara KKP dan CODF pada 2023 guna memastikan keberlanjutan sumber daya dan melihat potensi ekonomi melalui pendekatan perencanaan ruang laut di Teluk Balikpapan yang dalam prosesnya melibatkan masyarakat dalam pembangunan Teluk Balikpapan.
“FISO juga telah bekerja sama dengan berbagai pihak seperti di Trengganu, Malaysia yang saat ini telah masuk pada fase 2 serta mengajak pihak-pihak di Indonesia untuk berkunjung ke Xiamen dan bekerjasama di bidang perencanaan ruang laut dan bidang lainnya,” tutup Xue.
Kegiatan kunjungan lapangan dilakukan di beberapa lokasi dan diskusi dengan pihak-pihak seperti kawasan hutan mangrove di Desa Mentawir, PT. PLN Nusantara Power dan Kampung Nelayan.
Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, KKP terus bersinergi dengan berbagai pihak khususnya dalam pengelolaan ruang laut yang mendukung program ekonomi biru.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Perencanaan dan pemanfaatan Teluk Balikpapan secara terintegrasi sebagai gerbang utama yang mendukung pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) dibahas pemerintah dengan meilbatkan Tim Fujian Institute Sustainable Ocean (FISO) Xiamen University. 
BERITA TERKAIT: