Kepseknya Masih Plt, Puluhan SD Rusak Tak Dapat DAK

Berdasarkan data yang dihimpun hingga akhir tahun 2018 ini, SD yang tidak mendapat DAK sebanyak 39 sekolah. Alasannya, DAK tidak turun karena sekolah tersebut belum mempunyai kepala sekolah definitif.

Kondisi itu dibenarkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rembang Mardi. Ia mengatakan, karena masih dijabat seorang Plt maka 39 SD tersebut, tidak bisa mencairkan DAK.

“Dalam Juknis DAK tahun 2018, diatur bahwa sekolah yang belum memiliki kepala secara definitif maka tak bisa diberi bantuan berupa DAK," ujarnya, seperti dilansir RMOL Jateng, Rabu (12/12).

Sementara itu, dari pengawasan yang dilakukan oleh Komisi D DPRD Rembang, sekolah yang belum mendapatkan DAK rata rata mempunyai kondisi yang memprihatinkan. Mengingat sekolah tersebut tak diberikan DAK lantaran belum mempunyai kepala sekolah definitif.

"Ya memang benar dari hasil pengawasan yang kami lakukan bersama seluruh anggota Komisi D di Kecamatan Sulang dan Sumber, ada beberapa ruang sekolah  dasar  yang rusak dan kondisinya memperihatinkan," terang Ketua Komisi D DPRD Rembang Henry Purwoko.

Henry mencontohkan, jika di SD Sudo, Kecamatan Sulang. Meski telah mendapatkan DAK, namun karena saat ini tidak mempunyai kepala sekolah definitif, maka DAK tersebut tak bisa dicairkan.

“SD Sudo itu dapat DAK, namun tak punya kepala sekolah definitif jadinya tak bisa mencairkan. Sehingga dananya kembali (ke pemerintah). Dan hanya bisa dari APBD," ucap dia.

Henry mengatakan, ke depannya, ia meminta kepada Dinas Pendidikan supaya mendata sekolah mana saja yang rusak untuk di masukan ke APBD Perubahan.

"Coba di data, disiapkan skenarionya untuk menyelamatkan siswa. Nantinya masuk ke APBD Perubahan. Terus anggaran yang mudah dan cepat yakni perubahan (APBD). Selain itu kita juga meinta Bupati untuk segera melantik kepala sekolahnya," tandasnya. [yls]