Ombudsman Siapkan Rekomendasi

Kondisi tak kunjung berubah ini disoroti secara serius oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Jika pada 2018 kondisi Tanah Abang tak lebih baik, lem­baga ini akan 'menjewer' dengan menerbitkan surat rekomendasi. Ini dilakukan setelah lembaga ini memberikan berbagai saran ke­pada Pemerintah Provinsi (Pem­prov) DKI Jakarta tempo lalu.

"Itu saran saja. Jadi kalau tidak diikuti, ya kami naikkan ke arah rekomendasi," ujar anggota ORI, Adrianus Meliala di Balai Kota, Jakarta Pusat.

Yang dipantau ORI adalah pungutan liar (Pungli) oleh oknum petugas kepada para PKL. Hasil investigasi ORI yang diungkapkannya bulan lalu menemukan, ada tindakan tidak patut yang dilakukan Satpol PP DKI Jakarta dalam menertibkan PKL. ORI men­emukan PKL dibeking preman dan dijamin keberlangsun­gan usahanya oleh Satpol PP. Ini mengindikasikan adanya persekongkolan antara preman dan oknum Satpol PP.

Diakuinya, sejauh ini Pem­prov DKI Jakarta belum pernah melakukan pembahasan se­cara formal terkait temuan ORImengenai pungli yang terjadi di Tanah Abang yang pernah disampaikannya itu.

"Respons kepada kami, for­mal enggak ada. Tapi bagi kami enggak perlu. Bagi kami, ada perubahannya enggak yang dirasakan masyarakat, itu saja," ungkap Adrianus.

Diterangkannya, saran dan rekomendasi merupakan dua hal yang berbeda. Saran lebih ber­sifat imbauan, sedangkan reko­mendasi lebih bersifat mengikat. Berdasarkan hasil pantauannya, sejauh ini kondisi Tanah Abang memang belum menunjukkan perubahan.

"Jadi awal tahun depan kita review lagi. Kalau makin kacau, tahun depan (dikeluarkan) reko­mendasi," ujar Adrianus yang masih merahasiakan isi rekomen­dasi yang akan diberikan itu.

Pengamat tata kota Nirwono Yoga menyampaikan, menata kawasan Pasar Tanah Abang tak bisa dilakukan terpisah-pisah.

Ada yang harus dilakukan da­lam jangka pendek, jangka pan­jang atau menyeluruh. Jangka pendek adalah berani merelokasi PKL yang tumpah ke jalan raya yang membuta kesemrawutan. Pemprov lewat Dinas UMKM, organisasi PKL, Kelurahan Tanah Abang mendata ulang jumlah pasti PKL, titik sebaran, dan jenis usahanya.

"Pastikan PKL tidak memiliki kios di dalam pasar dan pastikan PKL tidak berjualan kembali di trotoar. Ini kan ada datanya," ujarnya saat berbincang.

Sementara jangka panjang, harus ada konsep pasar modern berkelas internasional. Yakni gabungan pasar dan rusunawa, fasilitas parkir yang terintegrasi dengan banyak moda transportasi.

"Kemudian setelah PKL se­lesai, revitalisasi atau penataan ulang kawasan Tanah Abang. Ini bukan soal PKL, angkot ngetem, parkir liar saja masalahnya. Tapi ini harus ditertibkan dulu," ujarnya.

Hal serupa disampaikan pengamat perkotaan Yayat Su­priyatn. Menurutnya, penataan kawasan Tanah Abang bukan hanya fisik, tetapi juga harus menata yang mengatur.

"Sebab, sekarang selain Satpol PP, ada indikasi ormas, oknum, ataupun kelompok yang juga ikut mengatur," tandasnya.

Di luar itu, secara teknis, harus diatur distribusi pergera­kan orang dan angkutan umum. Integrasi antar moda, ruang bagi pejalan kaki harus dirapikan.

Selain itu, lanjutnya, program pembinaan PKL wajib dilakukan dalam penataan kawasan pusat grosir terbesar se-Asia Tenggara ini, termasuk memperhatikan lokasi baru bagi para pedagang. Lokasinya mesti strategis dan me­mastikan para PKL tidak kembali ke tempat semula.

Setelah Cek Lapangan, Anies Janji Keluarkan Program Penataan Pasar Tanah Abang
 
 Begitu menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno ingin menata Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan berbagai terobosan jitu.

Warga Jakarta mengharap­kan janji itu. Tapi, sebelum langkah itu dikeluarkan, Sandi – panggilan akrab Sandiaga Uno – menyalahkan pejalan kaki sebagai sumber masalah, sehingga pasar grosir terbesar di Asia Tenggara tersebut tetap saja semrawut. Melihat hal itu, warga pun protes.

Setelah itu, Sandi mengatakan, kawasan Tanah Abang semrawut lantaran pembangunan jalan, ban­yak angkot yang ngetem di bahu dan pinggir jalan.

Dengan analisis seperti itu, Pemprov DKI Jakarta bakal mengeluarkan kebijakan yang jitu pada awal 2018.

Menanggapi hal itu, Udin Sarman, warga Jakarta Selatan mempertanyakan, keseriusan Pemprov DKI Jakarta membe­nahi Pasar Tanah Abang.

"eingat saya dari awal menja­bat Gubernur dan Wakil Guber­nur DKI Jakarta, Anies-Sandi sudah berencana membenahi kawasan Pasar Tanah Abang, tapi kenapa nggak pernah diwu­judkan. Warga butuh tindakan nyata, bukan wacana terus," papar Udin Sarman.

Menanggapi hal itu, Anies Baswedan menyatakan, segera mengumumkan konsep tersebut setelah beberapa kali mengecek sendiri kondisi di lapangan. Memang beberapa kali merevisi rencana penataan Tanah Abang yang telah tersusun.

"Mudah-mudahan sebentar lagi. Insyaallah," kata Anies di Balaikota, Jakarta Pusat.

Saat ditanya kapan waktu tepatnya, Anies mengatakan, launching-nya akan dilakukan sebelum akhir tahun. "Sebelum (akhir tahun) itu," ujar Anies.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Yani Wahyu mengakui, konsep itu telah selesai dirumuskan. Namun dia menyer­ahkan hal ini kepada Gubernur. "Nanti Pak Gubernur sebentar lagi akan mengeluarkan kebijakan itu," ujar diadi Balai Kota.

Yang pasti, lanjut Yani, akan ada relokasi pedagang kaki lima (PKL) dari Tanah Abang. Na­mun, Yani enggan memberikan keterangan lebih detail. Satpol PP hanya bertugas mengawal, mengamankan, mengawasi, dan mengendalikan program itu.

"Kita Satpol PP mendukung program itu agar dapat berjalan dengan baik, lancar, dan sukses," tandasnya.

Sementara Sandiaga Uno me­minta warga bersabar menung­gu solusi permasalahan Tanah Abang. Sandi berjanji solusinya akan berbeda dari sebelumnya.

"Nanti kami akan umumkan tapi kita janji solusinya 'out of the box' jadi mohon teman-teman sabar. Pak Anies minta bahwa kita melaunching itu pas ada di sananya. Jadi Pak Anies minta saya untuk bersabar untuk mengungkapkan ini pada kalian semua (awak media). Nanti pas launching-nya, tapi pasti bulan ini," ujar Sandi.

Sandi mengaku tak sabar men­gungkapkan konsep penataan Tanah Abang yang katanya beda dengan yang lain ini. "Saya peng­innya semuanya kan cepat. Tetapi kita harus berpikir bagaimana integrasinya dengan Kereta Api, dengan teman-teman Transjakarta, Dinas Perhubungan, Dinas UKM, PD Pasar Jaya. Sebab ini integrasi multisektor," paparnya.

Antara lain hal teknis penataan lalu lintas, Pemprov DKI akan menyediakan shelter ojek online saat menaik-turunkan penumpang di kawasan ini. Shelter ini penting karena banyak pengguna transpor­tasi umum yang juga mengguna­kan layanan transportasi online.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana, atau Haji Lulung, menyesalkan Ombudsman yang dinilainya membetuk opini soal oknum Satpol PP yang disebut meminta pungli. "Itu kan ada alat bukti (video soal pungli), kenapa sih dibentuk opini itu sampai diberitakan. Kenapa tidak ditindak? Laporkan ke polisi kalau itu memang sangat meresahkan," kata Lulung di Balai Kota.

Menurutnya, pemberitaan soal adanya pungli dan premanisme merugikan warga asli Tanah Abang. Selain itu, dia heran mengapa investigasi preman­isme dan tindak kriminal lainnya fokus di Tanah Abang. ***