"Memang perbatasan memiliki wilayah yang khas karena wilayah perbatasan ini berhadapan langsung dengan negara lain. Kadang daerah perbatasan kurang mendapatkan sentuhan dari pusat," ujarnya saat kunjungan kerja ke Kabupaten Nunukan, Kaltara (Minggu, 27/8).
Menurutnya, sejauh ini DPD tetap mendukung pemekaran DOB di Kabudaya, Sebatik, dan Krayan. Namun, semua itu harus melibatkan pihak lain yakni DPR RI dan pemerintah.
"Semoga ketiga ini bisa bertemu dan menyelesaikan permasalahan ini," kata Nono.
Dia menjelaskan, DPD selalu membahas dan berdiskusi di berbagai daerah terkait DOB. Sejauh ini, DPD mencatat ada 173 calon DOB yang sedang diperjuangkan.
"Kami sudah mengirimkan surat kepada presiden dan telah membahas ini dengan pak wapres. Pada dasarnya kita menentang moratorium DOB," ujar Nono.
Dia menilai bahwa pemekaran sebenarnya membuat daerah kuat dan sejahtera. Maka perlu adanya pemekaran agar pengendalian pemerintahan lebih cepat.
"Perlu dicatat, kita perlu berjuang soal pemekaran namun jangan sampai menimbulkan konflik. Kita mengecam itu," beber Nono.
Ditambahkannya, apa yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah harus dijaga dengan baik. Jangan sampai perjuangan pemekaran berujung pada konflik.
"Masih utuh daftar calon DOB yang diusulkan di sini di DPD RI. Kami 100 persen mendukung. Namun itu kembali lagi ke DPR dan pemerintah," demikian Nono.
[wah]
BERITA TERKAIT: