Demikian disampaikan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat memberikan pengarahan pada rapat koordinasi daerah (rakorda) PDIP Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Minggu, (7/5).
"Ancaman mereka yang anti Partai dan anti demokrasi semakin nyata. PDI Perjuangan mendorong kerjasama dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah untuk menjaga Pancasila, NKRI dan demokrasi Indonesia. Saatnya seluruh kader bertekad bulat menjadi garda pembela Pancasila," ujar Hasto.‎
Rakorda membahas persiapan PDIP untuk menghadapi pilkada serentak tahun 2018 serta pileg dan pilpres 2019.
Hasto pun menegaskan komitmen kebangsaan sejak Budi Utomo 1908, pendirian Muhammadiyah tahun 1913, NU tahun 1926 dan PNI sebagai cikal bakal PDI Perjuangan pada tahun 1927, Sumpah Pemuda hingga Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai mata rantai sejarah yang menegaskan komitmen Indonesia atas dasar Pancasila bukan ideologi lain.
"Terhadap gerakan yang anti demokrasi dan anti Pancasila tersebut, maka PDI Perjuangan menegaskan sikapnya untuk bersama komponen bangsa lain seperti Banser dan Ansor untuk mengawal Pancasila," tambah Hasto.
Menurut Hasto, narasi besar saat ini adalah menggelorakan kembali rasa cinta terhadap tanah air, dan membangun militansi bela negara yang berdasar Pancasila.
"Marilah kita hikmati Pancasila dalam seluruh kehidupan kita sebagai kepribadian bangsa," ujar Hasto kepada ratusan pengurus partai se-Kalimantan Tengah.
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, yang turut mendampingi Hasto, saat pengarahannya menggarisibawahi pentingnya kader dan struktur partai untuk perkuat konsolidasi.
Ditambahkannya konsolidasi yang kokoh selain untuk menghadapi pilkada serentak di Kalteng juga bisa menjadi persiapan menuju verifikasi partai menjelang pemilu mendatang.
[sam]
BERITA TERKAIT: