Ketua JTW Andy W. Sinaga menjelaskan, pengelola transportasi berbasis aplikasi perlu segera melakukan pembenahan. Seperti berbadan hukum, menggunakan plat nopol kuning, uji kir, dan seragam pengemudi. Hal ini perlu dilakukan agar sesuai dengan kriteria sebagai angkutan umum sesuai Undang-Undang 22/2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Dan Jalan.
"Operasional angkutan transportasi online seperti taksi dapat berjalan dengan baik, tanpa ada keberatan dari berbagai pihak," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (23/3).
Menurut Andy, kehadiran angkutan umum berbasis online seperti taksi dan ojek merupakan jawaban atas kebuntuan dari masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan transportasi massal yang murah, bersih, aman dan cepat. Di mana pemerintah belum dapat menyediakan.
Angkutan berbasis online adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari karena perkembangan teknologi komunikasi. Selain juga membuka lapangan kerja baru.
"Pengelola angkutan online ini dapat bersinergi dengan aturan dan ketentuan undang-undang yang ada. Pemerintah dan pengelola angkutan online diimbau untuk mencegah gejolak sosial sebagai akibat pro kontra angkutan online tersebut," ujar Andy.
Dia menambahkan, pemerintah dapat melihat dan mencontoh kebijakan yang dilakukan di Singapura dalam mengakomodir pengaturan transportasi berbasis aplikasi. Aturan untuk taksi online di Singapura adalah pengelola taksi online harus terdaftar di kemenetrian transportasi.
"Pengemudi taksi online harus mendapatkan sertifikasi khusus, penentuan tarif yang adil, dan pelayanan pelanggan yang pro aktif. Aturan taksi online yang secara sederhana ini dapat dipelajari dan dicontoh Indonesia, demikian Andy.
[wah]
Jakarta Transportation Watch (JTW) menyarankan para pemangku kepentingan seperti regulator dan operator taksi online mencari jalan keluar yang sama-sama memenangkan. 
.jpg)
