Dia prihatin atas kasus yang terjadi di tubuh Pemkab Subang saat ini.
"Peristiwa ini merupakan jawaban atas semua kritik yang masuk ke Pemkab Subang. Meski begitu kita tetap prihatin dengan kondisi yang ada," kata Eep, seperti diberitakan
RMOLJabar.com, Selasa (12/4).
Dia menyebutkan, turun gunungnya KPK sampai ke Subang, karena saat ditangani Polda Jabar kasus BPJS berjalan sangat lambat.
"Kasus BPJS ini sempat terlunta lunta di Polda. Penanganan begitu lambat hingga badai besar (penggeledahan KPK) terjadi," kata Eep.
Dia memandang, lambatnya penanganan kasus itu justru malah memancing kecurigaan KPK untuk membongkar penyimpangan yang terjadi. Artinya, KPK menangkap sinyal negatif selama proses penanganan kasus oleh Polda Jabar.
"Korupsi BPJS itu ada orang luar juga yang pakai dana. Sempat ada pula kabar dialog yang beredar 'bapak lagi pusing butuh uang ke DPP'," jelasnya.
Belakangan diketahui uang yang diminta ke mantan Kadinkes dr Budi S sebesar Rp 700 juta.
"Dari kasus BPJS ini nanti merembet ke kasus APBD gate, kasus tanda tangan palsu dan lain lain," kata Eep.
[sam]