"Saya ingin ada proses sejarah total orang-orang di DKI, sehingga saya tidak salah pilih," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta (11/6).
Jabatan yang sudah kosong selama dua bulan ini sebelumnya diduduki oleh Fadjar Panjaitan. Namun, Fadjar memilih keluar sebagai pegawai negeri sipil (PNS) karena lebih memilih bergabung sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Untuk menentukan nama-nama yang menduduki jabatan tersebut, Jokowi mengaku dirinya harus melakukan fit and proper test terhadap calon yang diusulkan sebelum diserahkan kepada presiden.
"Kalau sudah fit and proper test, baru saya bisa menilai siapa yang pantas. Tidak tergesa-gesa, tapi tepat. Karena itu, saya belum bisa menentukan kapan waktunya mengajukan tiga nama kepada Presiden," terang Jokowi lagi.
Mengetahui kelambatan proses tersebut, anggota DPRD, Ahmad Husin Alaydrus menilai Jokowi lambat. Karena menurutnya, posisi Sekda sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan birokrasi di lingkungan Pemprov DKI.
"Jangan hanya urusin lelang jabatan saja. Pemilihan Sekda jauh lebih penting, karena tupoksinya sangat vital bagi pelaksanaan birokrasi dan kebijakan Pemprov DKI. Bisa-bisa birokrasi bisa amburadul," sindir politisi dari Partai Demokrat ini.
[wid]
BACA JUGA: