Forum Ekonomi RMOL
Forum Ekonomi Politik RMOL Mobile

MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/adityo-nugroho-1'>ADITYO NUGROHO</a>
LAPORAN: ADITYO NUGROHO
  • Selasa, 17 November 2026, 17:14 WIB
MA Harus Menata Ulang Perlawanan Perdata Terhadap Putusan Berkekuatan Tetap
Guru Besar Ilmu Hukum Konstitusi Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, Prof.Dr. Andi Muhammad Asrun, SH MH. (Foto: Istimewa)
Kecil Besar
rmol news logo Mahkamah Agung (MA) perlu menata ulang upaya hukum perlawanan atas putusan pengadilan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. 

Hal itu disampaikan Guru Besar Ilmu Hukum Konstitusi Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, Prof.Dr. Andi Muhammad Asrun, SH MH dalam keterangan pers yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa, 17 November 2026.

"Argumentasinya adalah selama ini upaya hukum 'perlawanan' tersebut telah menjadi alat untuk memperpanjang penundaan eksekusi putusan pengadilan perdata, sehingga mencederai rasa keadilan bagi pihak berperkara," kata Andi.

Secara umum, sambung dia, upaya hukum perlawanan tersebut telah mempermainkan proses hukum. Menurut Hukum Acara Perdata, upaya hukum perlawanan hanya dapat dilakukan oleh karena suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan pihak ketiga atau pihak diluar perkara. Dasar hukumnya adalah Pasal 378-384 Rv dan Pasal 195 ayat (6) HIR.  

Andi menegaskan, secara teknis putusan pengadilan perdata hanya mengikat para pihak berperkara, yaitu Penggugat dan Tergugat. Berbeda dengan perkara perdata, pemeriksaan perkara tata usaha negara juga melibatkan pihak ketiga atau Tergugat Intervensi selain Penggugat dan Tergugat. 

"Fakta selama ini terjadi ‘perlawanan putusan perdata telah menimbulkan ketidakadilan dan kepastian hukum, karena upaya perlawanan ini dapat dilakukan tanpa batas’," terangnya.

Lanjut Andi, hal itu disebabkan Perlawanan putusan perdata menghambat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebagaimana laporan masyarakat, perlawanan dilakukan lebih satu kali dan bahkan terjadi 5 kali dikeluarkan Perintah Eksekusi oleh Ketua PN di Jawa yang sekalian juga dilakukan seketika perlawanan putusan perdata di sebuah pengadilan negeri.

"Perlawanan putusan pengadilan juga dilakukan oleh pejabat negara baik di tingkat pemerintah pusat ataupun pemerintahan perdata. Bahkan terjadi perlawanan putusan kedua membatalkan eksekusi putusan perdata terjadi suatu pengadilan negeri di  NTT oleh pemohon perlawanan yang sama. Pengadilan sebelumnya telah menolak upaya perlawanan pertama," terangnya.

Andi pun mempertanyakan, kenapa upaya perlawanan kedua oleh pemohon yang sama di pengadilan negeri yang sama oleh Ketua PN yang sama mengabulkan upaya perlawanan kedua tersebut. 

"Kontroversi upaya perlawanan ini telah menjadi alat untuk mengulur-ulur eksekusi putusan pengadilan. Inilah bentuk ketidakadilan dan ketidakpastian hukum," pungkasnya. rmol news logo article


Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google

FOLLOW US

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA