Sengketa Tanah di Cengkareng Diduga Sarat Nuansa Premanisme

Permohonan itu tertuang dalam surat tertanggal 10 November 2026 yang ditandatangani advokat Faomasi Laia dan Westi Thio Rina Eci dari FAO & ECI Attorneys at Law. Pihak perusahaan mengaku mengalami dugaan intimidasi, kekerasan, perusakan pagar, hingga penguasaan lokasi oleh sekelompok orang yang diklaim tidak memiliki dasar hukum yang sah.

Berdasarkan surat tersebut, peristiwa bermula pada Senin, 9 November 2026, ketika pihak perusahaan mengaku sedang mengamankan lahan dengan membangun pagar pembatas. Namun, sekelompok orang diduga mendatangi lokasi, merusak pagar, serta melakukan intimidasi terhadap perwakilan perusahaan yang berada di area tersebut. 

Atas kejadian itu, pihak PT Tanalum Metal Alloy telah membuat laporan polisi dengan nomor LP/B/3321/XI/2026/SPKT/POLRES METRO JAKARTA BARAT/POLDA METRO JAYA.

Persoalan semakin serius ketika Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Barat melakukan pengukuran objek tanah pada hari yang sama. Dalam surat permohonan, kuasa hukum menyebut sekelompok orang diduga menerobos lokasi dan mengintimidasi pihak-pihak yang berada di tempat tersebut. 

Bahkan, terdapat dugaan pemaksaan terhadap petugas maupun unsur lingkungan untuk menandatangani surat penolakan pengukuran tanah. Klaim tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dan keterangan para pihak terkait.

Kuasa hukum menjelaskan, penguasaan fisik tanah oleh PT Tanalum Metal Alloy berasal dari peralihan penguasaan dari seseorang bernama M. Najib. Pihak perusahaan juga mengacu pada keterangan dalam notulen rapat lingkungan RT 003/RW 006 tertanggal 10 Juli 2026. 

Meski demikian, status dan keabsahan hak atas tanah tetap perlu diperiksa berdasarkan dokumen pertanahan, riwayat peralihan, serta data resmi BPN. Penguasaan fisik semata tidak otomatis menjadi bukti final kepemilikan hak atas tanah.

Dalam permohonannya, PT Tanalum Metal Alloy meminta Kapolres Metro Jakarta Barat memberikan perlindungan hukum, melakukan pengamanan lokasi, serta menangani laporan polisi secara profesional. Dugaan kekerasan bersama-sama dan pemaksaan tersebut dikaitkan dengan Pasal 262 dan Pasal 448 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. 

Ketentuan tersebut mengatur kekerasan secara bersama-sama di muka umum dan pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Namun, penerapan pasal pidana harus didasarkan pada hasil penyelidikan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

Kasus ini menjadi ujian penting bagi penegakan hukum dan kepastian hak atas tanah di Jakarta Barat. Polisi diharapkan mengusut dugaan kekerasan secara objektif, sementara BPN perlu memastikan kejelasan data dan status pertanahan. Hak semua pihak harus dihormati, tanpa intimidasi maupun tindakan main hakim sendiri. 

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Polres Metro Jakarta Barat, BPN Jakarta Barat, maupun pihak lain yang mengklaim memiliki hak atas tanah tersebut. Penyelesaian yang transparan, adil, dan berdasarkan bukti hukum menjadi kunci agar sengketa tidak berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas.