Hal itu merupakan respons Jurubicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri menanggapi pernyataan Hasto yang merasa diintimidasi karena mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2024, salah satunya melalui kasus Harun Masiku.
"Tidak benar itu. Kalau merasa diintimidasi oleh siapapun itu silakan lapor penegak hukum," kata Ali kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (5/4).
Untuk itu, kata Ali, KPK berharap agar Hasto tidak membangun opini seolah-olah menjadi korban. Padahal dalam kasus suap terkait PAW anggota DPR RI Dapil Sumsel I Fraksi PDIP periode 2019-2024, dari hasil penyidikan hingga putusan pengadilan sudah sangat jelas sama sekali tidak ada fakta bahwa Harun Masiku merupakan korban.
"Kami berharap bila yang bersangkutan (Hasto) dapat menginformasikan keberadaan Harun Masiku ada di mana saat ini, sehingga dapat kami tangkap, dan bila ditemukan maka akan segera kami bawa pada proses peradilan agar ada kepastian hukumnya," pungkas Ali.
Sebelumnya, Hasto mengaku mendapat berbagai intimidasi karena mempersoalkan pelaksanaan Pemilu 2024.
"Berbagai intimidasi di dalam negeri ini sekarang makin kuat, saya sendiri berkali-kali diintimidasi," kata Hasto dalam acara diskusi bertajuk 'Sing Waras Sing Menang', Sabtu (30/3).
Hasto menjelaskan, ada sejumlah bentuk intimidasi yang ia terima, salah satunya dengan mengungkit kasus Harun Masiku.
"Kalau saya ini sudah (diintimidasi) pertama masalah pajak, kedua Harun Masiku, saya sudah beri penjelasan," ujar Hasto.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap agar Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto dapat menginformasikan keberadaan buronan Harun Masiku agar segera ditangkap dan diadili. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: