Kinerja lembaga antirasuah itu dipertanyakan. Sudah tiga tahun status tersangka disandang RJ Lino.
"Ini yang saya challenge dari KPK. Kenapa KPK sampai hari ini tidak pernah menyidangkan RJ Lino. Ada apa sampai tiga tahun," tegas Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono dalam diskusi bertajuk "Pengelolaan BUMN di Era Pemerintahan Joko Widodo" di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (4/12).
Dalam kasus ini, Lino diduga sudah menyalahgunakan wewenangnya dengan menunjuk langsung PT Huang Dong Heavy Machinery (HDHM) dari Tiongkok.
Arief menceritakan, pengadaan QCC senilai Rp 100-an miliar terjadi semasa era Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ketika itu, RJ Lino membeli QCC secara ijon.
"Akhirnya terjebaklah dalam sebuah perjanjian untuk secara otomatis melakukan perpanjangan operasional sebuah terminal peti kemas di Tanjung Priok," imbuhnya.
[wid]