Di dalam persidangan kasus korupsi alat kesehatan dengan terdakwa Siti Fadilah Supari di Pengadilan Tipikor Jakarta, nama Ketua Majelis Kehormatan PAN itu disebut jaksa sebagai yang turut menerima hasil korupsi, totalnya Rp 600 juta. Amien menerima langsung dana itu dari Yayasan Soetrisno Bachir.
Namun, seperti diberitakan
RMOL Jabar, PAN menganggap KPK telah melakukan tebang pilih. Kasus ini dianggap sarat muatan politik karena Amien selama ini sering mengkritik pemerintahan Joko Widodo.
"Kami jelas kaget. Bagi kami kasus ini politis dan ada indikasi upaya kriminalisasi terhadap tokoh nasional, Pak Amien Rais. Mengapa ketika beliau menyuarakan kasus reklamasi, tiba-tiba nama Pak Amien muncul dalam korupsi sidang Alkes?" kata Plt. Ketua DPW PAN Jabar, H.M Hasbulloh Rahmad, di kantor DPW PAN Jabar, Jalan Jakarta, Bandung, Senin (5/6)
Hasbulloh mengungkapkan, Soetrisno Bachir mengaku pernah menerima amanah dari ibundanya untuk terus membantu Amien Rais. Karena itu, Soetrisno merasa punya beban moral untuk membantu kegiatan politik Amien Rais.
Anggota Komisi IV DPRD Jabar ini mengatakan, kemunculan nama Amien Rais di dakwaan jaksa KPK terkesan dipaksakan. Hal ini sungguh ironis, karena KPK adalah lembaga yang kelahirannya dibidani Amien selaku tokoh reformasi 98.
"Jika kriminalisasi ini masih berlanjut, kami akan turun ke jalan. Seluruh DPD dan DPC se-Jabar akan turun ke jalan. Kami yakin kasus Pak Amien Rais ini digoreng dengan pola-pola lama, kriminalisasi lama, dibesarkan media, padahal masih banyak kasus lain yang lebih besar," tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Pusat Advokasi Hukum DPW PAN Jabar, Abdurrahman T. Pratomo, mengatakan, pihaknya menyiapkan 35 pengacara untuk memberi bantuan hukum terhadap Amien Rais yang terseret kasus aliran dana korupsi Alat Kesehatan (Alkes) di Kementerian Kesehatan.
[ald]
Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat mengancam untuk aksi turun ke jalan bila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap melakukan kriminalisasi terhadap Amien Rais. 
BERITA TERKAIT: