RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang kali ini menyasar pegawai pajak di Jakarta.

Menurut Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak, peristiwa ini menjadi pengingat penting bahwa integritas aparatur perpajakan harus terus diperkuat. Terlebih di saat penerimaan negara menghadapi tekanan dan defisit APBN mendekati ambang batas 3 persen.

“Saya melihat kasus ini sebagai tindakan penegakan hukum terhadap oknum, bukan cerminan keseluruhan institusi perpajakan yang tengah menjalankan agenda reformasi secara intensif,” ujar Amin, Selasa, 13 Januari 2026.

Namun, justru di tengah shortfall penerimaan pajak, langkah bersih-bersih seperti ini diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik bahwa negara tidak memberi ruang bagi penyimpangan.

“Saya mengapresiasi sikap Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak yang langsung membuka diri terhadap proses hukum, karena ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal dan eksternal bekerja,” lanjutnya.

Penindakan ini memperlihatkan bahwa upaya transparansi, mulai dari digitalisasi proses, penguatan audit risiko, hingga peningkatan pengawasan, mulai mempersempit ruang manuver praktik manipulasi.

Amin mengingatkan bahwa kepercayaan publik merupakan fondasi penerimaan negara, sehingga setiap tindakan tegas terhadap oknum justru memperkuat legitimasi sistem perpajakan.

Ke depan, reformasi perpajakan perlu difokuskan pada tiga ranah utama, yakni pembenahan sistem, sumber daya manusia, dan tata kelola hubungan antara fiskus (terutama DJP dan Bea Cukai), konsultan, serta wajib pajak.

Dari sisi sistem, digitalisasi pemeriksaan harus diperdalam agar setiap proses memiliki audit trail yang jelas dan mengurangi ruang diskresi dalam penentuan nilai pajak.

Dari sisi SDM, integritas harus menjadi dasar seluruh proses rekrutmen, promosi, dan rotasi jabatan, serta diperkuat dengan lifestyle check dan perlindungan bagi pelapor penyimpangan.

Sementara itu, peran konsultan pajak perlu diperjelas agar benar-benar menjadi mitra kepatuhan, bukan perantara informal yang membuka celah penyalahgunaan.

“Pemerintah sudah berada di jalur reformasi yang tepat, dan Komisi XI DPR akan terus mengawalnya melalui fungsi pengawasan dan legislasi,” tegasnya.

Tujuan utamanya jelas, yakni memastikan tata kelola perpajakan semakin bersih, adil, dan mampu menjaga stabilitas penerimaan negara demi kesejahteraan seluruh rakyat.