Aliansi Jurnalis Protes Kerjasama Media dengan Tiongkok

Surat Kabar Anidda melaporkan bahwa beberapa forum media menyatakan keprihatinan setelah pemerintah minggu lalu mengatakan bahwa proposal telah disetujui untuk kemitraan dengan media Tiongkok yang bertujuan untuk membangun kapasitas.

Ketua Asosiasi Jurnalis Pekerja Sri Lanka (SLWJA) Duminda Sampath mengkritik langkah tersebut, dengan menyatakan bahwa waktu perjanjian tersebut masih dipertanyakan. “Media Tiongkok sebagian besar dilihat sebagai entitas yang dikendalikan negara, bukan media independen. Pada saat jurnalis Sri Lanka mengadvokasi reformasi untuk memastikan independensi media, terutama dengan media pemerintah, keputusan ini sangat meresahkan,” katanya seperti dikutip Newswire.

Sampath memperingatkan bahwa perjanjian semacam itu dapat membuka jalan bagi pengaruh asing atas lanskap media Sri Lanka. Ia juga menuduh pemerintah mengabaikan konsultasi dengan komunitas media negara itu, dengan menggambarkan kurangnya transparansi sebagai ancaman terhadap kebebasan pers.

Sementara itu, Lasantha De Silva dari Gerakan Media Bebas menyuarakan kekhawatiran ini, dengan meminta pemerintah untuk mengungkapkan isi perjanjian sebelum menandatanganinya. “Kami telah lama meminta media untuk berfungsi dengan tanggung jawab sosial, bukan sebagai corong pemerintah. Apa saja isi perjanjian ini, dan bagaimana dampaknya terhadap negara? Masyarakat seharusnya diberi tahu tentang hal ini,” kata De Silva.

Kementerian Kesehatan dan Media Massa Sri Lanka diharapkan menandatangani nota kesepahaman dengan Administrasi Radio dan Televisi Nasional (NRTA) Tiongkok dan Kantor Berita milik negara Xinhua untuk memfasilitasi program pengembangan kapasitas bagi pejabat dan jurnalis.

Perjanjian tersebut mencakup kemitraan antara Associated Newspapers of Ceylon Limited (Lake House) dan Xinhua, serta kolaborasi antara Departemen Informasi Pemerintah, Sri Lanka Rupavahini Corporation, dan Sri Lanka Broadcasting Corporation dengan China Media Group, menurut pemerintah.