Baru-baru ini, Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan bahwa dalam tujuh bulan terakhir Xinjiang mengalami pertumbuhan signifikan dari berbagai sektor, termasuk sektor pariwisata.
Namun, menurut Kementerian Luar Negeri dan Keamanan Pemerintahan Turkistan Timur, angka pertumbuhan itu hanya sekadar strategi yang diatur dan didanai pemerintahan Xi Jinping, untuk memanipulasi keadaan sebenarnya.
Gerakan Nasional Turkistan Timur, yang didedikasikan untuk mengungkap pelanggaran hak asasi manusia terhadap Muslim Uighur di Xinjiang, sering kali menentang taktik Beijing, termasuk upaya terbarunya untuk mempromosikan Xinjiang sebagai tujuan wisata.
Salih Hudayar, seorang aktivis terkemuka yang dikenal karena kritiknya terhadap perlakuan Tiongkok terhadap Muslim Uighur, mengutuk penggambaran ini.
“Rezim Tiongkok yang melakukan genosida membanjiri Turkistan Timur dengan jutaan wisatawan Tiongkok dalam upaya terang-terangan untuk mengaburkan dan menutupi kampanye kejam penjajahan, genosida, dan pendudukan,” tulisnya di akun X.
“Kedok yang tidak tahu malu ini dimaksudkan untuk menyembunyikan penderitaan brutal jutaan orang Uighur dan orang-orang Turki lainnya. Masyarakat internasional tidak boleh disesatkan oleh propaganda tipu daya Tiongkok. Tiongkok harus bertanggung jawab, dan pendudukan brutalnya, genosida Uighur, dan terorisme negara di Turkistan Timur harus segera diakhiri,” sambungnya.
Turkistan Timur adalah istilah yang secara historis digunakan dan diadopsi oleh berbagai kelompok advokasi untuk merujuk pada Daerah Otonomi Uighur Xinjiang (XUAR).
Berbagai laporan mengungkapkan pelanggaran hak asasi manusia yang parah di Xinjiang, termasuk penahanan lebih dari satu juta orang Uighur di tempat yang disebut Beijing “kamp pendidikan ulang” atau “pusat pelatihan kejuruan”. Pemerintah Tiongkok menggambarkan penahanan ini sebagai tindakan anti-ekstremisme.
Padahal, ada bukti signifikan tentang penindasan budaya dan agama, seperti penghancuran masjid dan kuburan Uighur serta pembatasan praktik keagamaan.
Wilayah ini telah digambarkan sebagai salah satu wilayah dengan pengawasan paling intensif di dunia, dengan penggunaan teknologi pengenalan wajah dan bentuk pemantauan lainnya secara ekstensif.
Ada pula laporan dan citra satelit yang menunjukkan keberadaan kamp-kamp penahanan berskala besar di Xinjiang.
Fasilitas-fasilitas ini digambarkan sebagai kamp-kamp “pendidikan ulang” oleh pemerintah Tiongkok, tetapi pengamat internasional dan organisasi-organisasi hak asasi manusia menganggapnya sebagai pusat-pusat penahanan.
Di tengah pengawasan internasional atas pelanggaran hak asasi manusia, Tiongkok kini berupaya menampilkan Xinjiang sebagai tempat wisata yang menarik. 
BERITA TERKAIT: