Uni Eropa Tegur Rencana Kunjungan PM Hongaria di Rusia

Presiden Dewan Eropa Charles Michel memperingatkan bahwa Orban tidak bisa bernegosiasi dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin dalam kapasitasnya sebagai pemegang jabatan bergilir Uni Eropa.

“Kepresidenan bergilir Uni Eropa tidak memiliki mandat untuk terlibat dengan Rusia atas nama Uni Eropa,” cuitnya di X, seperti dimuat Bloomberg pada Jumat (5/7).

Dalam pidatonya di hari yang sama, Orban mengatakan dia tidak mewakili UE dalam pembicaraan internasional mengenai Ukraina, dan pembicaraan tersebut tidak dapat dianggap sebagai upaya diplomasi.

Orban mengaku ingin mengeksplorasi benang merah dari konflik tersebut dan memeriksanya.

"Saya menjalankan misi pencarian fakta dan tidak melakukan negosiasi atas nama Uni Eropa mengenai perang di Ukraina," ujarnya.

Para diplomat Uni Eropa khawatir bahwa Orban akan menggunakan kepemimpinan negaranya di Uni Eropa untuk melemahkan upaya blok tersebut dalam menghukum dan mengisolasi Moskow.

Perdana Menteri Finlandia Petteri Orpo menggemakan peringatan Michel, dengan mengatakan dalam sebuah postingan di X.

"Perjalanan seperti itu akan menunjukkan pengabaian terhadap tugas Kepresidenan Uni Eropa dan melemahkan kepentingan Uni Eropa," cuit Orpo.

Teguran pejabat Uni Eropa disampaikan setelah beredar kabar bahwa Orban akan singgah di Rusia dalam perjalanan ke Azerbaijan, di mana ia akan berpartisipasi dalam pertemuan negara-negara Turki pada Jumat (5/7).

Kendati demikian, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov tidak membenarkan atau menyangkal kunjungan tersebut.

Dia hanya mengatakan bahwa Putin memiliki jadwal sibuk di hari tersebut, yang akan diberitahukan Kremlin kepada wartawan nanti.

Hongaria menjabat sebagai presiden Uni Eropa selama enam bulan pada hari Senin (1/7), menciptakan peluang bagi Orban untuk meningkatkan profil diplomatiknya.

Orban berkunjung ke Ukraina pada Senin (1/7), dia mengajukan gencatan senjata kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari Selasa (2/7) dalam kunjungan pertamanya ke ibu kota Ukraina sejak Rusia melancarkan invasi skala penuh pada tahun 2022.