Salah satu pejabat Israel anonim yang mengetahui proses mediasi konflik mengatakan Hamas telah mengajukan sejumlah persyaratan tambahan yang akan merombak hal-hal penting dalam proposal tersebut.
Dia menyebut perubahan itu tidak bisa diterima Israel dan menuduh Hamas sebenarnya tidak benar-benar bisa menerima proposal Biden.
Biro Politik Palestina Izzat Al-Rishq menilai Israel tampaknya berusaha menghindari komitmen perjanjian gencatan senjata yang diusulkan, sambil menyalahkan Hamas.
"Hasutan media Israel terhadap usulan Hamas adalah tanda yang jelas dari upaya untuk mengabaikan kewajiban perjanjian ini," ujarnya seperti dimuat
Middle East Monitor pada Kamis (13/6).
Dia menegaskan posisi Hamas dan otoritas Palestina dalam menanggapi proposal tersebut. Usulan yang diajukan merupakan keinginan rakyat dan demi upaya perdamaian.
"Respons kami sejalan dengan tuntutan dan perlawanan masyarakat kami, sehingga membuka jalan bagi perjanjian yang komprehensif," tegasnya.
Amerika Serikat mengatakan Israel menerima usulan gencatan senjata. Tetapi hingga kini pemerintah Tel Aviv belum mengumumkannya secara resmi.
Israel berulang kali mengatakan bahwa mereka tidak akan menyetujui gencatan senjata apapun hingga Hamas dilenyapkan.
Pada Senin (10/6), Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi untuk mendukung proposal gencatan senjata Biden.
Pejabat Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan pihaknya menyambut resolusi Dewan Keamanan dan siap untuk bernegosiasi mengenai rincian gencatan senjata.
Namun, sumber keamanan Mesir mengatakan Hamas menginginkan jaminan tertulis dari AS untuk gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza sebelum menyetujui proposal tersebut.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Proposal gencatan senjata tiga fase yang digariskan Presiden AS, Joe Biden masih belum mendapat respon pasti baik dari Hamas maupun Israel. 
BERITA TERKAIT: