Hubungan Prancis dan Niger Segera Berakhir

Keputusan yang akan menyebabkan sekitar 1.500 tentara Prancis meninggalkan negara Afrika Barat itu diumumkan Presiden Emmanuel Macron pada Minggu (24/9) waktu setempat.

“Prancis telah memutuskan untuk menarik duta besarnya. Dalam beberapa jam ke depan duta besar kami dan beberapa diplomat akan kembali ke Prancis,” kata Macron, seperti dikutip dari AFP.

“Dan kami akan mengakhiri kerja sama militer kami dengan pihak berwenang Niger,” lanjutnya, seraya menambahkan bahwa pasukan Prancis akan kembali ke negaranya dalam bulan-bulan mendatang.

Presiden Niger yang pro-Prancis, Mohamed Bazoum, digulingkan dalam kudeta militer pada bulan Juli.

Memanfaatkan ketidakpuasan publik yang luas terhadap operasi anti-pemberontak yang telah dilakukan Prancis selama satu dekade di wilayah tersebut, para pemimpin kudeta segera menangguhkan perjanjian kerja sama militer dengan pemerintah Prancis dan menuntut agar pasukannya angkat kaki.

Para pemimpin militer Niger kemudian menuntut pada bulan Agustus agar duta besar Perancis Sylvain Itte pergi, dan mencabut kekebalan diplomatiknya ketika Paris menolak. Pekan lalu, Macron mengklaim bahwa militer Nigeria menyandera Itte dengan memblokir pengiriman makanan ke kedutaan Prancis.

Saat ini, ada sekitar 1.500 tentara Prancis yang bermarkas di Niger, setelah Paris menghentikan operasi militer di Mali dan Burkina Faso menyusul kudeta serupa di kedua negara tersebut.

Pangkalan Prancis di Niger adalah salah satu yang terbesar di wilayah Sahel, dan ketika penarikan selesai, hanya beberapa lusin tentara Prancis yang akan tetap berada di Chad.

Dengan berkurangnya pengaruh Prancis, Niger, Mali, dan Burkina Faso mengumumkan pembentukan aliansi militer pekan lalu. Mali dan Burkina Faso keduanya secara informal berkomitmen untuk mendukung Niger jika terjadi invasi oleh blok regional ECOWAS setelah kudeta, dan penandatanganan pakta pertahanan meresmikan perjanjian ini.

Menteri Pertahanan Mali Abdoulaye Diop mengatakan kepada Reuters bahwa Aliansi Negara Sahel, sebutan untuk blok tiga negara tersebut, juga akan bekerja sama untuk memerangi terorisme dan mengamankan perbatasan bersama mereka.

Meskipun menyetujui tuntutan para pelaku kudeta, Macron bersikeras bahwa Prancis terus mengakui Bazoum sebagai satu-satunya otoritas sah di Niger.