Menlu RI: Aksesi Panama, Serbia dan Kuwait ke TAC Perkuat Stabilitas Kawasan Indo-Pasifik

Penandatanganan itu dilakukan di sela-sela pertemuan ASEAN Foreign Minister Meeting (AMM) yang berlangsung di Gedung Nusantara, Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Senin (4/9).

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi memimpin langsung proses aksesi tersebut.  Dia menyoroti perluasan penandatangan TAC sebagai cerminan dari antusiasme banyak negara untuk bekerjasama dengan ASEAN.

Menurut Menlu Retno, peluang tersebut merupakan jalan bagi ASEAN untuk meningkatkan  rasa kepercayaan dengan mitra dan menjaga stabilitas kawasan.

"Modalitas ini harus dimanfaatkan untuk lebih meningkatkan stabilitas di kawasan dan di luar kawasan," kata Menlu Retno.

Menlu mendorong agar TAC mampu manyatukan ASEAN dan mitra dialognya dalam menghadapi berbagai tantangan mulai dari perubahan iklim, pangan dan keamanan energi, hingga menjamurnya kejahatan terorganisir transnasional.

"Bersama-sama kita harus menjadi kekuatan positif bagi perdamaian, stabilitas, dan perdamaian kemakmuran di Kawasan Indo-Pasifik," ungkapnya.

Serbia diwakili oleh Menlu Ivica Dacic. Kemudian Panama diwakili Wakil Menlu Vladimir Franco, sedangkan Kuwait diwakili oleh Wakil Menlu Sheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Aljaber Al-Sabah.

Ketiganya menyampaikan sambutan satu persatu sebelum akhirnya menandatangani dokumen TAC secara bersamaan di hadapan seluruh Menlu ASEAN dan tamu undangan.

Selanjutnya, dokumen itu diserahkan ketiga delegasi kepada Menlu RI. Melalui tangan Retno, dokumen TAC yang ditandatangani Serbia, Panama dan Kuwait itu diberikannya kepada Sekretariat Jenderal ASEAN, Kao Kim Hourn.

Dengan penandatanganan tersebut, maka sudah ada ada 54 negara yang bergabung dalam ikatan TAC ASEAN.

Arab Saudi sebelumnya merupakan negara ke-51 yang mengaksesi traktat tersebut pada Pertemuan Menlu ASEAN di Jakarta Juli lalu.

TAC merupakan pakta kerja sama dan non-agresi antara negara-negara ASEAN dan para mitranya. Ini bertujuan untuk mempromosikan perdamaian, persahabatan, dan kerja sama di antara negara anggota.

Mereka yang telah menandatangani perjanjian tersebut maka harus patuh terhadap prinsip dasar ASEAN. Salah satunnya adalah menghormati kedaulatan dan menghindari campur tangan.