Kementerian Keuangan mencatat, jumlah K/L yang menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan 2011 mengalami peningkatan. Saat ini, ada 67 K/L yang mendapatkannya. Jumlah tersebut meningkat sekitar 14 K/L jika dibandingkan 2010 yang hanya 53 K/L yang menerima predikat WTP.
Wakil Presiden Boediono mengatakan, keuangan merupakan nasib negara, karena itu perlu dikelola dengan baik. Apalagi, saat ini banyak negara yang hancur karena tidak mampu mengelola keuangan negara dengan baik.
"Sasaran kita instansi pusat 100 persen harus WTP," katanya di acara Rapat Kerja (Raker) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (11/9).
Bekas Gubernur Bank Indonesia ini menambahkan, predikat WTP memang bukanlah akhir dari tujuan setiap instansi terkait laporan keuangan, namun itu membuktikan bahwa laporan keuangan sudah menuju ke arah yang benar guna mewujudkan anggaran yang tepat sasaran.
"Kita harus pastikan apakah anggaran sudah tepat sasaran, apakah sudah cost effective, apakah sudah akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan," katanya.
Sementara Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta agar laporan keuangan K/Lnya terus diperbaki dan transparan. Selain itu, pihaknya juga akan memberikan reward and punishment terhadap K/L. Contohnya, adalah Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang menjadi salah satu Kementerian yang masuk dalam daftar untuk mendapatkan renumerasi tahun ini, karena mendapat penilaian WTP selama lima kali berturut-turut.
Berdasarkan data Kemenkeu, selain ada 67 K/L yang memperoleh predikat WTP di 2011, sebanyak 18 K/L mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau menurun dari 2010 yang tercatat sebanyak 29 K/L. Selain itu juga ada 2 K/L yang tercatat Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer).
[dem]
