ASEAN Economist UOB Enrico Tanuwidjaja menyoroti tren penurunan transfer ke daerah (TKDD) yang menurutnya perlu menjadi perhatian. Ia mencatat, TKDD sempat mencapai sekitar Rp881 triliun pada 2023, namun kemudian menurun dan pada 2026 berada di bawah Rp700 triliun.
Menurut Enrico, kondisi tersebut dapat memengaruhi kepercayaan daerah terhadap pemerintah pusat. Padahal, kepastian dukungan fiskal dibutuhkan agar aktivitas ekonomi di berbagai wilayah tetap bergerak.
“Daerah itu butuh kepastian. Butuh trust bahwa pusat itu memperhatikan semua,” ujar Enrico dalam UOB Media Editors Circle bertema “Reclaiming Global Trust: Indonesia’s Investment Agenda for a Volatile World” di Jakarta, Selasa 15 September 2026.
Ia menilai Indonesia tidak bisa membangun pertumbuhan ekonomi hanya dengan bertumpu pada Pulau Jawa. Karakter dan kebutuhan setiap daerah berbeda sehingga kebijakan fiskal juga perlu mempertimbangkan kekuatan ekonomi masing-masing wilayah.
“Indonesia bukan Jawa. Indonesia itu luas sekali. Confidence itu harus datang dari kita. Ya sudah, kita trade dulu saja di dalam,” katanya.
Karena itu, Enrico mendorong pemerintah untuk meninjau kembali arah kebijakan transfer ke daerah. Menurut dia, penurunan yang cukup tajam perlu disikapi agar kepercayaan masyarakat dan pemerintah daerah tidak semakin tergerus.
“Jadi, buat saya ini penting, harus diputar setirnya sedikit, nih. Jangan ditekan banget,” ujarnya.
Selain memperkuat kepercayaan, kebijakan tersebut dinilai dapat kembali mendorong konsumsi domestik. Enrico menyebut sejumlah sektor yang memiliki efek pengganda tinggi, terutama makanan dan minuman, akomodasi serta transportasi.
Menurutnya, sektor-sektor tersebut dapat menjadi penggerak ekonomi karena aktivitasnya bersentuhan langsung dengan masyarakat dan menciptakan efek berantai ke sektor lainnya.
“Multiplier-nya tinggi semua nih. Akomodasi, food beverage, transport, inilah kajian dari Kementerian Keuangan nih, sebenarnya. They know. Tapi eksekusinya ini, menurut saya, harus mumpuni,” kata Enrico.
Ia menegaskan, membangun kembali kepercayaan tidak cukup berhenti pada perumusan kebijakan. Pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut benar-benar dieksekusi sehingga manfaatnya terasa di berbagai daerah.
“Jadi, kuncinya di situ. Bangun, lokalin,” pungkasnya.
Kepercayaan terhadap pemerintah dinilai perlu dibangun kembali dari dalam negeri, salah satunya dengan memastikan daerah mendapat kepastian dukungan fiskal dari pemerintah pusat. 
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
BERITA TERKAIT: