Pajak Tinggi Cryptocurrency Kunci Sukses Lindungi Konsumen

Desakan ini disampaikan sebagai upaya untuk melindungi konsumen dan kelas menengah ke bawah serta mengurangi potensi risiko terhadap perekonomian negara dan meningkatkan pengawasan terhadap sektor yang berkembang pesat ini.

Menurut Ketua Bidang Ekonomi Pembangunan PB HMI, Ibnu Tokan, cryptocurrency telah menjadi instrumen investasi yang semakin diminati, namun tanpa pengawasan yang memadai, sektor ini berisiko menimbulkan dampak negatif seperti pencucian uang. 

Selain itu, ketidakjelasan regulasi mengenai pajak terhadap aktivitas cryptocurrency juga berpotensi merugikan pendapatan negara yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.

“Pemerintah harus tegas dalam mengenakan pajak yang tinggi terhadap transaksi cryptocurrency. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa sektor ini tidak lepas dari pengawasan dan kontribusi terhadap negara. Kami juga mendesak adanya regulasi yang lebih jelas dan transparan untuk menghindari potensi penyalahgunaan,” ujar Ibnu Tokan dalam keterangannya, Senin malam, 24 Maret 2025.

PB HMI menilai bahwa dengan memberlakukan pajak yang tinggi, pemerintah tidak hanya dapat memperoleh pendapatan tambahan, tetapi juga mengatur peredaran cryptocurrency yang semakin luas dan mempengaruhi perekonomian global. 

Korps Hijau Hitam ini juga mendorong agar regulasi ini dapat berlaku di seluruh sektor keuangan digital, termasuk dalam hal perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat kelas menengah.

Penerapan pajak yang tinggi, lanjut Ibnu, juga akan memberi sinyal kepada para pelaku pasar bahwa pemerintah serius dalam menjaga stabilitas ekonomi dan menghindari kemungkinan terjadinya krisis finansial akibat ketidakstabilan nilai cryptocurrency yang bisa sangat fluktuatif.

“PB HMI berharap bahwa pemerintah segera merumuskan kebijakan yang efektif untuk menanggapi tantangan baru yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi blockchain dan cryptocurrency,” imbuhnya.

Dengan langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat tetap menjaga kestabilan ekonomi dan keuangan, serta melindungi masyarakat dari potensi risiko di masa depan.