Peneliti The Reform Initiative (TRI), Unggul Heriqbaldi mengungkapkan, perubahan status pengecer menjadi sub pangkalan oleh pemerintah bagian dari penataan yang baik.
"Penataan distribusi LPG bersubsidi oleh pemerintah merupakan langkah strategis mengingat beban fiskal subsidi energi yang terus meningkat," ujar Unggul dalam keterangannya, Jumat, 21 Februari 2025.
Kendati demikian, Unggul memperingatkan bahwa penyesuaian harga dan perbaikan sistem distribusi gas melon tersebut harus dirancang dengan cermat.
Lanjut dia, upaya reformasi di kedua area ini butuh perencanaan yang matang dan implementasi yang terukur agar dampaknya tetap terkendali secara ekonomi dan sosial.
“Pemerintah harus memastikan bahwa mekanisme penyesuaian tidak menimbulkan gejolak yang dapat memperburuk daya beli masyarakat rentan. Oleh karena itu, proses delivery kebijakan ini harus dilakukan secara bertahap, transparan, dan dengan strategi mitigasi yang jelas, agar tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan benar-benar tercapai,” jelasnya.
Di sisi lain, lanjut Unggul, kendati subsidi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, efektivitasnya dalam mengurangi kemiskinan masih perlu diteliti lebih jauh.
Pasalnya, Unggul mendapati data Estimasi World Bank pada tahun 2022 berbunyi, setiap 1 persen PDB yang dialokasikan untuk subsidi bahan bakar hanya mampu menurunkan kemiskinan sebesar 1,2 persen.
“Ini jauh lebih rendah dibandingkan bantuan langsung yang dapat mengurangi kemiskinan hingga 6,4 persen. Oleh karena itu, memastikan ketepatan sasaran menjadi kunci agar anggaran subsidi benar-benar memberikan dampak signifikan terhadap kelompok masyarakat yang paling membutuhkan," demikian Unggul menambahkan.
Perubahan tata kelola gas elpiji 3 kilogram dinilai strategis, sebagai upaya memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses subsidi bersubsidi. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: