DPR Dorong BPK Audit Kebijakan Bulog Akuisisi Perusahaan Gula, PT GMM

Tak hanya itu, anggota Komisi XI DPR, Eva Kusuma Sundari, juga meminta lembaga lain untuk mengusut. Misalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BKP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"BPK dan BPKP perlu mengaudit untuk membuktikan apakah ada kerugian negara atau korupsi dalam kasus ini," jelas Eva (Minggu, 12/3).

Setelah itu, politikus PDI Perjuangan ini juga mendorong penegak hukum bisa meminta hasil audit dari BPK dan BPKP tersebut. "Prinsipnya, soal kemungkinan kerugian negara terkait akuisisi ini atau dugaan korupsi bisa disidik oleh KPK, polisi atau kejaksaan," tandasnya.

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR, Nasril Bahar, juga mempertanyakan kebijakan Bulog mengakuisisi saham GMM sebesar 70 persen. Sebab, akuisisi tersebut tidak dilakukan dengan pembelian saham 100 persen.

"GMM yang diakuisisi Bulog itu kan otomatis akan menjadi anak perusahaan Bulog. Jadi kenapa akuisisi hanya 70 persen saham, berarti ada sisa saham 30 persen yang dimiliki pihak selain Bulog," kata Nasril.

Karena itu, dia juga mengusulkan, BPK segera melakukan audit atas kebijakan akuisisi Bulog tersebut. Proses audit perlu dilakukan BPK dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait.

"Perlu diaudit karena dikhawatirkan ada yang mengeksploitasi Bulog demi keuntungan tertentu. Jika hal ini terjadi, maka bahaya betul," kata politikus PAN ini.

Sebelumnya Direktur Keuangan Perum Bulog, Iryanto, mengungkapkan dana Rp 77 miliar dirogoh Bulog dari kas internal untuk mengakuisisi PT GMM. Dia menjelaskan akuisisi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat Bulog menjadi stabilisator harga gula nasional. [zul]