Berita

Pembangunan Hotel KoenoKoeni di Jalan Sisingamangaraja, Kota Semarang, Jawa Tengah. (Foto: Istimewa)

Nusantara

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

JUMAT, 20 NOVEMBER 2026 | 23:15 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pengamat perkotaan yang juga Ketua Koalisi Warga untuk Transportasi (KAWAT) Indonesia, Azas Tigor Nainggolan menyoroti pembangunan Hotel KoenoKoeni di Jalan Sisingamangaraja, Kota Semarang, Jawa Tengah yang diduga mengambil alih trotoar dan sebagian ruang milik jalan. 

Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang didesak segera memeriksa dugaan pelanggaran tersebut dan mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki.

Tigor mengatakan, keberadaan bangunan hotel tersebut membuat pejalan kaki kehilangan akses trotoar dan terpaksa berjalan di tepi jalan raya. Kondisi itu dinilai membahayakan keselamatan masyarakat, terutama anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.


Analis kebijakan publik ini menyampaikan pengalamannya saat berjalan pagi di sekitar lokasi pembangunan hotel beberapa bulan lalu. Ia terpaksa turun dari trotoar karena area tersebut tertutup bagian bangunan yang sedang dikerjakan.

"Saya dipaksa keluar dari trotoar dan bergeser ke tepi jalan raya di depan hotel yang sedang dalam proses pembangunan," kata Tigor dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat malam, 20 November 2026. 

Ia mengaku, mendapat informasi bahwa pembangunan Hotel KoenoKoeni yang melanggar fasilitas umum (Fasum) sudah lama diprotes masyarakat Semarang. Namun, proyek tersebut tetap berjalan hingga hampir selesai.

Tigor mempertanyakan sikap Pemkot Semarang yang dinilai belum mengambil tindakan tegas meskipun persoalan tersebut telah disuarakan masyarakat sejak Januari 2026.

"Trotoar adalah hak masyarakat pejalan kaki agar bisa melakukan perjalanannya dengan aman, nyaman, dan aksesibel," ujarnya.

Tigor menilai, perlindungan terhadap pejalan kaki telah diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 131 mengatur hak pejalan kaki untuk memperoleh fasilitas berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas pendukung lainnya.

Selain itu, Pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan menegaskan bahwa trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Tigor juga menduga pembangunan hotel tersebut melanggar ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Jalan (GSJ). Kedua ketentuan itu mengatur jarak bangunan terhadap batas lahan maupun ruang jalan untuk menjamin keselamatan dan ketersediaan infrastruktur publik.

Tak hanya persoalan trotoar, ia turut mempertanyakan kelengkapan dokumen perizinan pembangunan hotel, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).

Tigor menuturkan, keberadaan hotel berskala besar berpotensi meningkatkan volume kendaraan dan menambah beban lingkungan di sekitarnya. Sebab itu, Pemkot Semarang diminta membuka dokumen perizinan kepada publik.

"Pemkot tidak boleh hanya bilang sudah sesuai prosedur. Tunjukkan dokumennya. Tunjukkan PBG-nya, AMDAL-nya, Andalalin-nya, dan gambar GSB serta GSJ-nya," tegasnya.

Ia membeberkan, pemerintah daerah seharusnya memiliki kewenangan untuk menindak bangunan yang terbukti melanggar ketentuan. Sanksi dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara pembangunan, penyegelan, hingga pembongkaran bagian bangunan yang melanggar aturan.

Tigor menegaskan tiga tuntutan kepada Pemkot Semarang, yakni menghentikan dan menyegel pembangunan apabila ditemukan pelanggaran, membuka seluruh dokumen perizinan kepada publik, serta membongkar bagian bangunan yang terbukti mengambil trotoar.

"Kembalikan trotoar sebagai hak pejalan kaki. Berikan sanksi denda administratif sesuai peraturan," terangnya.

Tigor mengingatkan, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut satu bangunan hotel, melainkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kota yang ramah bagi pejalan kaki.

"Trotoar itu bukan milik hotel. Trotoar itu milik kita semua," pungkasnya.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Di Forum Bisnis RI-Tiongkok, Prabowo Janji Lindungi dan Jaga Kepercayaan Investor

Jumat, 20 November 2026 | 16:36

187 Mahasiswa UI Gali Ilmu Tata Kelola Bareng AHY dan Direksi BEI

Jumat, 20 November 2026 | 16:34

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Jumat, 20 November 2026 | 16:24

KPK Dalami Peran Sestama BNPB dalam Penunjukan Langsung Vendor Pengadaan

Jumat, 20 November 2026 | 16:19

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok Senilai Rp274 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 16:08

Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi Tiga Pokja, Ini yang Dikerjakan

Jumat, 20 November 2026 | 16:07

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

Jumat, 20 November 2026 | 15:56

Demokrat Dengar Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

Jumat, 20 November 2026 | 15:49

Jakpro Optimalkan JIS, Velodrome, dan TIM untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 20 November 2026 | 15:35

HIPMI Gelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2026-2029

Jumat, 20 November 2026 | 15:22

Selengkapnya