Berita

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. (Foto: RMOL)

Politik

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

JUMAT, 20 NOVEMBER 2026 | 15:56 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto membenahi dan memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) sebagai sumber pendapatan negara di luar pajak.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, optimalisasi kekayaan alam penting untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pajak. Dengan begitu, pemerintah memiliki ruang fiskal lebih besar untuk membiayai kebutuhan masyarakat, termasuk jaminan kesehatan bagi seluruh warga miskin.

"PKB mendukung langkah Presiden mengelola dan me-manage ulang sumber daya alam secepat-cepatnya. PKB terdepan mengusung dan mendorong Presiden menuntaskan manajemen baru tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan," kata Muhaimin dalam Majelis Ilmu Sosialisme Islam di markas PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Jumat, 20 November 2026.


Sosok yang akrab disapa Cak Imin itu menilai, selama ini masih terdapat ketimpangan antara kekayaan sumber daya alam suatu daerah dengan kesejahteraan masyarakatnya.

"Jangan sampai ada provinsi kaya batu bara tapi tidak punya listrik, kaya emas tapi masih miskin," tegasnya.

Menurutnya, optimalisasi SDA menjadi salah satu jalan untuk memperkuat penerimaan negara tanpa terus membebani masyarakat melalui penarikan pajak.

"Yang paling pokok tujuan secepatnya adalah mengurangi tarikan pajak sebanyak-banyaknya dan orang miskin tidak boleh kena pajak," ujar Cak Imin yang juga jabat Menko Pemberdayaan Masyarakat itu.

Muhaimin menambahkan, kebutuhan anggaran untuk memastikan seluruh masyarakat miskin masuk dalam skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) mencapai sekitar Rp110 triliun. Sementara itu, anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah melalui APBN hingga akhir Desember tahun ini sekitar Rp68 triliun.

Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu mencari sumber pendapatan alternatif agar kebutuhan pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat miskin dapat terpenuhi tanpa hanya mengandalkan penerimaan pajak.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Di Forum Bisnis RI-Tiongkok, Prabowo Janji Lindungi dan Jaga Kepercayaan Investor

Jumat, 20 November 2026 | 16:36

187 Mahasiswa UI Gali Ilmu Tata Kelola Bareng AHY dan Direksi BEI

Jumat, 20 November 2026 | 16:34

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Jumat, 20 November 2026 | 16:24

KPK Dalami Peran Sestama BNPB dalam Penunjukan Langsung Vendor Pengadaan

Jumat, 20 November 2026 | 16:19

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok Senilai Rp274 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 16:08

Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi Tiga Pokja, Ini yang Dikerjakan

Jumat, 20 November 2026 | 16:07

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

Jumat, 20 November 2026 | 15:56

Demokrat Dengar Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

Jumat, 20 November 2026 | 15:49

Jakpro Optimalkan JIS, Velodrome, dan TIM untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 20 November 2026 | 15:35

HIPMI Gelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2026-2029

Jumat, 20 November 2026 | 15:22

Selengkapnya