Berita

Pengamat politik Hendri Satrio. (Foto: RMOL)

Politik

Serangan ke Keluarga Kandidat Wapres Mencederai Demokrasi

JUMAT, 20 NOVEMBER 2026 | 20:48 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Persaingan politik dalam bursa calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka diharapkan tidak diwarnai negative campaign. Salah satu yang perlu dihindari adalah menyerang personal hingga ke ranah keluarga karena bisa merusak martabat manusia sekaligus mengikis kualitas demokrasi.

Pengamat politik Hendri Satrio mengatakan, kritik dan perbedaan pandangan dalam dinamika politik seharusnya diarahkan kepada sosok yang bersangkutan, bukan anggota keluarganya.

Masyarakat perlu mengedepankan kedewasaan dalam menyikapi persaingan politik agar tidak berkembang menjadi serangan personal yang kontraproduktif.


"Ya memang sebaiknya kedewasaan berpolitik di Indonesia itu juga ditularkan ke kalangan rakyat ya. Kita harus dewasa dalam berpolitik supaya semuanya jadi enak dan fokus pembangunan," kata Hensa, sapaan Hendri Satrio kepada redaksi, Jumat, 20 November 2026.

Ia berharap, pembahasan mengenai calon Wakil Presiden pengganti Gibran tetap mengedepankan rekam jejak, kapasitas, serta gagasan masing-masing calon.

"Kalau sudah berupa fitnah, hoax, ini harus ditindak tegas karena kita tidak mau ruang publik kita diwarnai hal-hal kontra produktif," jelasnya.

Senada dengan Hensa, aktivis hak asasi manusia (HAM) Sri Suparyati mengingatkan bahwa persaingan politik maupun kampanye yang menyeret keluarga lawan dapat mengikis demokrasi dan merusak harkat serta martabat manusia.

"Terkait persaingan politik atau kampanye yang sampai menyeret dan menyerang keluarga dari pihak lawan, hal tersebut dapat berdampak mengikis demokrasi dan merusak harkat martabat manusia," kata Sri.

Sri juga menyoroti penggunaan informasi yang dimanipulasi sebagai strategi politik untuk memobilisasi pendukung sekaligus menekan lawan.

Menurutnya, perkembangan media sosial turut membuka ruang bagi akun-akun penyebar konten palsu dan sensasional yang digunakan untuk membangun kebencian serta menjatuhkan pihak tertentu.

"Hal tersebut kerap digunakan sebagai strategi politik untuk memobilisasi massa pendukung dan menekan lawan politik," ujarnya.

Ia menilai, konten palsu yang disebarkan dengan judul provokatif dapat memengaruhi emosi dan sikap masyarakat. Karena itu, persaingan politik harus tetap mengedepankan penghormatan terhadap hak pribadi serta penyampaian informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Untuk itu, dalam hal ini penting untuk tetap menciptakan kampanye sehat dengan menghormati hak-hak pribadi serta mencegah berita-berita bohong tanpa sumber yang jelas, dengan judul provokatif dan mengandung fitnah," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Di Forum Bisnis RI-Tiongkok, Prabowo Janji Lindungi dan Jaga Kepercayaan Investor

Jumat, 20 November 2026 | 16:36

187 Mahasiswa UI Gali Ilmu Tata Kelola Bareng AHY dan Direksi BEI

Jumat, 20 November 2026 | 16:34

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Jumat, 20 November 2026 | 16:24

KPK Dalami Peran Sestama BNPB dalam Penunjukan Langsung Vendor Pengadaan

Jumat, 20 November 2026 | 16:19

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok Senilai Rp274 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 16:08

Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi Tiga Pokja, Ini yang Dikerjakan

Jumat, 20 November 2026 | 16:07

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

Jumat, 20 November 2026 | 15:56

Demokrat Dengar Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

Jumat, 20 November 2026 | 15:49

Jakpro Optimalkan JIS, Velodrome, dan TIM untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 20 November 2026 | 15:35

HIPMI Gelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2026-2029

Jumat, 20 November 2026 | 15:22

Selengkapnya