Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. (Foto: RMOL/Jamaludin)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan aliran uang gratifikasi tambang batu bara dengan memeriksa anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Endri Erawan dalam pengembangan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, Endri diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Alamjaya Barapratama (ABP) untuk tersangka Rita Widyasari. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 16 November 2026.
"Saksi didalami terkait aliran uang, yang berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dari per metric ton batubara," kata Budi kepada wartawan, Jumat, 20 November 2026.
Rita Widyasari pertama kali ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 19 September 2017 bersama Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hery Susanto Gun, dan Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin.
Perkara bermula dari dugaan penerimaan suap Rp6 miliar terkait penerbitan izin lokasi perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kukar, pada Juli-Agustus 2010. KPK juga menemukan dugaan penerimaan gratifikasi terkait proyek dan perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar.
Setelah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rita divonis 10 tahun penjara pada 6 Juli 2018. Majelis hakim menyatakan Rita terbukti menerima gratifikasi Rp110,7 miliar dan suap Rp6 miliar.
Selain pidana penjara, Rita dijatuhi denda Rp600 juta subsider enam bulan kurungan serta pencabutan hak politik selama lima tahun setelah menyelesaikan pidana pokok.
KPK kemudian mengembangkan penyidikan ke dugaan gratifikasi dan TPPU. Pada 16 Januari 2018, Rita dan Khairudin kembali ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya diduga menerima fee proyek, perizinan, serta pengadaan barang dan jasa selama Rita menjabat sebagai Bupati Kukar.
Dalam perkara tersebut, KPK menduga Rita dan Khairudin menguasai hasil tindak pidana korupsi sekitar Rp436 miliar yang kemudian digunakan untuk membeli berbagai aset, mulai dari kendaraan, tanah dan bangunan hingga barang mewah.
Penyidik juga menyita uang sekitar Rp476,86 miliar yang tersimpan dalam rekening Rupiah, Dolar Amerika Serikat (AS), dan dolar Singapura. Selain itu, 91 kendaraan, lima bidang tanah dan bangunan, puluhan jam tangan mewah, ratusan dokumen, serta barang bukti elektronik turut disita.
KPK turut mengungkap dugaan bahwa selama menjabat sebagai Bupati Kukar, Rita menerbitkan lebih dari 100 izin pertambangan batu bara. Dari setiap izin, Rita diduga meminta kompensasi sebesar 3,5-5 Dolar AS per metrik ton batu bara yang diproduksi hingga masa eksplorasi selesai.
Dalam pengembangan perkara, KPK juga menelusuri dugaan aliran uang melalui PT BKS kepada sejumlah pihak, termasuk Said Amin, Japto Soerjosoemarno, dan Ahmad Ali. Aliran uang kepada sejumlah pihak tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
Rita sendiri telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang pada Agustus 2025 setelah menjalani masa pidana sejak ditahan pada 6 Oktober 2017. Namun, proses hukum terkait pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU masih terus berjalan.
Terbaru, KPK menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka pada 19 Februari 2026, yakni PT Alamjaya Barapratama (ABP), PT Sinar Kumala Naga (SKN), dan PT Bara Kumala Sakti (BKS). Ketiganya diduga digunakan sebagai sarana penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan perkara Rita.