Berita

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria di Semarang, Jumat, 20 November 2026. (Foto: Dok. Diskomdigi Jateng)

Nusantara

Kemendes PDT Puji Penanganan Stunting Jateng

JUMAT, 20 NOVEMBER 2026 | 18:59 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Jawa Tengah (Jateng) mendapat apresiasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Prevalensi stunting di provinsi tersebut tercatat 17,1 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 19,8 persen.

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria mengatakan, Jateng termasuk provinsi dengan kinerja baik dalam penanganan stunting, terutama di wilayah perdesaan.

"Jateng termasuk provinsi yang berkinerja baik dalam rangka meningkatkan penurunan stunting, khususnya di desa-desa. Rata-ratanya sudah di bawah angka nasional," ujar Riza di Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Jumat, 20 November 2026.


Selain prevalensi yang berada di bawah rata-rata nasional, hasil penilaian Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (P3S) mencatat sebanyak 4.029 desa atau 52 persen dari total 7.810 desa di Jawa Tengah memiliki kinerja baik.

Capaian ini tidak terlepas dari kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga pemerintah desa. Keterlibatan masyarakat, keluarga, dan kader kesehatan juga menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan stunting.

Dia menegaskan, penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Partisipasi seluruh elemen masyarakat, terutama keluarga di desa, diperlukan untuk mempercepat penurunan angka stunting.

"Masalah stunting ini penting sekali, karena menyangkut kualitas sumber daya manusia dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045. Diharapkan angka stunting di seluruh Indonesia bisa menurun secara signifikan," katanya.

Riza turut mengapresiasi Gubernur Jateng Ahmad Luthfi beserta jajaran yang dinilai telah menjalankan program penanganan stunting secara terencana dan melibatkan berbagai pihak.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, pemerintah provinsi menargetkan prevalensi stunting turun dari 17,1 persen menjadi 16,3 persen pada 2027.

Penanganan stunting dilakukan melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta instansi yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Peran Tim Penggerak PKK dan kader Posyandu di desa juga diperkuat untuk memantau kondisi ibu hamil serta pertumbuhan bayi dan balita.

"Kalau memang butuh rujukan, langsung kita rujuk. Ini menjadi komitmen kami agar anak-anak yang terindikasi stunting bisa segera mendapatkan pelayanan," ujarnya.

Dia menambahkan, sejumlah program pemerintah pusat turut mendukung upaya penurunan stunting. Di antaranya bantuan langsung tunai (BLT), pemeriksaan kesehatan gratis, serta program peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Pemprov Jateng juga mengoptimalkan program Dokter Spesialis Keliling (Speling) untuk membantu mengidentifikasi anak-anak yang berpotensi mengalami gangguan pertumbuhan agar segera memperoleh penanganan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Jateng, Nadi Santoso mengatakan, penanganan stunting membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Sebab, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga akses air bersih, perilaku hidup sehat, dan kondisi lingkungan.

"Stunting tidak mungkin dikerjakan sendiri oleh Dinas Kesehatan. Semua pihak harus bergerak karena penyebabnya banyak, mulai dari gizi, penyediaan air bersih, perilaku, dan lain sebagainya," kata Nadi.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Di Forum Bisnis RI-Tiongkok, Prabowo Janji Lindungi dan Jaga Kepercayaan Investor

Jumat, 20 November 2026 | 16:36

187 Mahasiswa UI Gali Ilmu Tata Kelola Bareng AHY dan Direksi BEI

Jumat, 20 November 2026 | 16:34

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Jumat, 20 November 2026 | 16:24

KPK Dalami Peran Sestama BNPB dalam Penunjukan Langsung Vendor Pengadaan

Jumat, 20 November 2026 | 16:19

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok Senilai Rp274 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 16:08

Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi Tiga Pokja, Ini yang Dikerjakan

Jumat, 20 November 2026 | 16:07

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

Jumat, 20 November 2026 | 15:56

Demokrat Dengar Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

Jumat, 20 November 2026 | 15:49

Jakpro Optimalkan JIS, Velodrome, dan TIM untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 20 November 2026 | 15:35

HIPMI Gelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2026-2029

Jumat, 20 November 2026 | 15:22

Selengkapnya