Berita

Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama. (Foto: Dok. KNPI)

Politik

Pengesahan UU Perampasan Aset Lebih Cepat Bukti Janji Tak Sekadar Retorika

JUMAT, 20 NOVEMBER 2026 | 18:27 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Janji politik untuk mengesahkan UU Perampasan Aset sebelum 15 Desember 2026 akhirnya terealisasi lebih cepat. Konsistensi tersebut mendapat apresiasi dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama, secara khusus mengapresiasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal pengesahan regulasi tersebut.

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna, Kamis, 19 November 2026. Pengesahan itu lebih cepat dari tenggat 15 Desember 2026 yang sebelumnya disampaikan Dasco saat menerima perwakilan massa demonstran di Kompleks Parlemen, Senayan, pada 27 Agustus 2026.


“Dasco telah membuktikan janji kepada rakyat bukan sekadar retorika politik. Di tengah keraguan publik terhadap komitmen para elite politik, beliau mampu menunjukkan konsistensi antara perkataan dan tindakan,” ujar Haris dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 20 November 2026.

Menurut Haris, keberhasilan tersebut menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang mampu menyerap aspirasi masyarakat, membangun konsensus politik, serta menerjemahkannya menjadi keputusan konkret untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Tidak semua pemimpin mampu mengubah aspirasi masyarakat menjadi keputusan politik yang konkret. Dasco menunjukkan bahwa kepercayaan rakyat harus dijawab dengan kerja nyata, bukan sekadar pernyataan. Inilah karakter kepemimpinan yang dibutuhkan Indonesia,” tegasnya.

Haris juga menilai pengesahan UU Perampasan Aset menjadi langkah penting dalam memperkuat agenda pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kehadiran regulasi tersebut diharapkan memperkuat pemulihan aset hasil kejahatan, mengembalikan kerugian negara, sekaligus mempersempit ruang bagi pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil kejahatannya.

“Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi harus memastikan aset hasil kejahatan dapat dirampas melalui mekanisme hukum yang adil dan dikembalikan untuk kepentingan negara serta masyarakat,” ungkap Haris.

KNPI turut mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum memastikan implementasi UU Perampasan Aset berjalan konsisten, transparan, akuntabel, dan tanpa tebang pilih, dengan tetap menjunjung tinggi kepastian hukum.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Di Forum Bisnis RI-Tiongkok, Prabowo Janji Lindungi dan Jaga Kepercayaan Investor

Jumat, 20 November 2026 | 16:36

187 Mahasiswa UI Gali Ilmu Tata Kelola Bareng AHY dan Direksi BEI

Jumat, 20 November 2026 | 16:34

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Jumat, 20 November 2026 | 16:24

KPK Dalami Peran Sestama BNPB dalam Penunjukan Langsung Vendor Pengadaan

Jumat, 20 November 2026 | 16:19

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok Senilai Rp274 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 16:08

Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi Tiga Pokja, Ini yang Dikerjakan

Jumat, 20 November 2026 | 16:07

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

Jumat, 20 November 2026 | 15:56

Demokrat Dengar Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

Jumat, 20 November 2026 | 15:49

Jakpro Optimalkan JIS, Velodrome, dan TIM untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 20 November 2026 | 15:35

HIPMI Gelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2026-2029

Jumat, 20 November 2026 | 15:22

Selengkapnya