Berita

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. (Foto: RMOL)

Politik

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

JUMAT, 20 NOVEMBER 2026 | 15:56 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto membenahi dan memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) sebagai sumber pendapatan negara di luar pajak.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, optimalisasi kekayaan alam penting untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pajak. Dengan begitu, pemerintah memiliki ruang fiskal lebih besar untuk membiayai kebutuhan masyarakat, termasuk jaminan kesehatan bagi seluruh warga miskin.

"PKB mendukung langkah Presiden mengelola dan me-manage ulang sumber daya alam secepat-cepatnya. PKB terdepan mengusung dan mendorong Presiden menuntaskan manajemen baru tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan," kata Muhaimin dalam Majelis Ilmu Sosialisme Islam di markas PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Jumat, 20 November 2026.


Sosok yang akrab disapa Cak Imin itu menilai, selama ini masih terdapat ketimpangan antara kekayaan sumber daya alam suatu daerah dengan kesejahteraan masyarakatnya.

"Jangan sampai ada provinsi kaya batu bara tapi tidak punya listrik, kaya emas tapi masih miskin," tegasnya.

Menurutnya, optimalisasi SDA menjadi salah satu jalan untuk memperkuat penerimaan negara tanpa terus membebani masyarakat melalui penarikan pajak.

"Yang paling pokok tujuan secepatnya adalah mengurangi tarikan pajak sebanyak-banyaknya dan orang miskin tidak boleh kena pajak," ujar Cak Imin yang juga jabat Menko Pemberdayaan Masyarakat itu.

Muhaimin menambahkan, kebutuhan anggaran untuk memastikan seluruh masyarakat miskin masuk dalam skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) mencapai sekitar Rp110 triliun. Sementara itu, anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah melalui APBN hingga akhir Desember tahun ini sekitar Rp68 triliun.

Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu mencari sumber pendapatan alternatif agar kebutuhan pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat miskin dapat terpenuhi tanpa hanya mengandalkan penerimaan pajak.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya